PP

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang KEDUDUKAN, KEDUDUKAN KEUANGAN, DAN HAK KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PP Nomor 19 Tahun 1977

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat II; b. Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

BAB IV

HAK KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan, dan gas serta telepon untuk rumah tersebut ditanggung oleh Negara. (2) Untuk Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, berlaku peraturan perundang-undangan tersendiri yang sudah ada mengenai rumah kediaman dan rumah jabatan. (3) Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah kendaraan dinas perorangan atau alat pengangkutan lain berikut pengemudinya dengan ketentuan, bahwa biaya pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan kendaraan-kendaraan tersebut atau alat angkutan lainnya ditanggung oleh Daerah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur menurut perjalanan dinas dalam Negeri golongan A.

Pasal 8

Peraturan perundang-undangan tentang biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kedokteran yang berlaku bagi Pegawai Negeri, berlaku bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya, sehingga ia untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan sekaligus sebesar 3 (tiga) kali gaji bersih sebulan, disamping tunjangan menurut peraturan perundang-undangan tentang tunjangan kecelakaan yang berlaku bagi Pegawai Negeri. (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya, tunjangan sekaligus sebesar 3 (tiga) kali gaji bersih sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada janda/duda atau anaknya yang sah, disamping tunjangan menurut peraturan perundang-undangan tentang tunjangan istimewa kepada keluarga yang tewas.

Pasal 10

(1) Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah meninggal dunia, maka biaya pengangkutan dan biaya pemakaman jenazah ditanggung oleh Negara. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebesar 1 1/2 (satu setengah) kali gaji bersih sebulan.

Pasal 11

(1) Setelah mengakhiri masa jabatannya atau jika diberhentikan dengan hormat, Kepala. Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh pensiun. (2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (tiga perempat persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan dengan ketentuan, sedikit-dikitnya 41/2% (empat setengah persen) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun. (3) Dasar pensiun adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang KEDUDUKAN, KEDUDUKAN KEUANGAN, DAN HAK KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16