Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang KETENTUAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT UU POKOK AGRARIA

PP Nomor 18 Tahun 1991

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KETENTUAN KONVERSI

Pasal 2

Koreksi

(1) Hak Propriedade Perfeita yang pemegang haknya adalah warganegara Republik INDONESIA atau Badan Keagamaan atau Badan Hukum lainnya yang dimaksud dalam dan sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 1963, dikonversi menjadi hak milik. (2) Hak Propriedade Perfeita yang pemegang haknya berkewarganegaraan asing atau badan hukum dikonversi menjadi: a. Hak Guna Usaha yang berlaku selama jangka waktu 25 tahun apabila tanahnya berupa tanah pertanian; b. Hak Guna Bangunan yang berlaku selama jangka waktu 20 tahun apabila tanahnya bukan tanah pertanian. (3) Hak Propriedade Perfeita yang pemegang haknya: a. Perwakilan Negara Asing; b. Lembaga Internasional yang diakui oleh Pemerintah dan mempunyai perwakilan di INDONESIA; c. Badan Keagamaan dan tanahnya dipergunakan untuk penunjang langsung kegiatan peribadatan atau keagamaan yang bersangkutan, dikonversi menjadi Hak Pakai yang berlaku selama tanah yang bersangkutan dipergunakan sesuai kegiatannya sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 3

(1) Hak Aforamento dikonversi menjadi: a. Hak Guna Usaha yang berlaku selama jangka waktu 25 tahun apabila tanahnya berupa tanah pertanian, b. Hak Guna Bangunan yang berlaku selama jangka waktu 20 tahun apabila tanahnya bukan tanah pertanian. (2) Apabila Hak Aforamento tersebut dipegang oleh: a. Perwakilan Negara Asing; b. Lembaga Internasional yang diakui oleh Pemerintah dan mempunyai perwakilan di INDONESIA; c. Badan Keagamaan atau Badan Sosial dan tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan peribadatan/keagamaan atau kegiatan sosial dari Badan yang bersangkutan, maka Hak Aforamento itu dikonversi menjadi Hak Pakai yang berlaku selama tanah tersebut dipergunakan sesuai kegiatannya sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 4

(1) Hak Arrendamento yang pemegang haknya: a. Perwakilan Negara Asing; b. Lembaga Internasional yang diakui Pemerintah dan mempunyai perwakilan di INDONESIA, dikonversi menjadi Hak Pakai yang berlaku selama tanah tersebut dipergunakan sesuai kegiatannya sebagaimana tersebut di atas. (2) Hak Arrendamento yang pemegang haknya: a. warganegara Republik INDONESIA; b. orang asing yang bertempat tinggal di INDONESIA; c. badan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di INDONESIA, dikonvensi menjadi Hak Pakai yang berlaku selama jangka waktu 10 tahun.

Pasal 5

(1) Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang pemegang haknya warganegara asing atau Badan Hukum asing harus dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan menurut UNDANG-UNDANG Pokok Agraria dalam batas waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Apabila pelepasan bak atau pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, maka hak atas tanah tersebut hapus karena hukum dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang membebaninya akan diindahkan dan diatur tersendiri.

Pasal 6

Hak atas tanah yang pemegangnya lnstansi Pemerintah Portugis atau badan hukum publik lainnya yang ada sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1976 menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

Pasal 7

(1) Hak atas tanah menurut hukum adat yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1960 dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendengar kesaksian dari masyarakat setempat dikonversi menjadi hak milik, kecuali apabila pemegang haknya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak milik menurut UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1960. (2) Hak atas tanah menurut hukum adat yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 41 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1960 dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan oleh Kepata Badan Pertanahan Nasional setelah mendengar kesaksian dari masyarakat setempat dikonversi masing-masing menjadi hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang KETENTUAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT UU POKOK AGRARIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13