Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1953 tentang PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 22 TAHUN 1950 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951, MENGENAI JUMLAH TUNJANGAN TERTINGGI YANG DAPAT DIBERIKAN BERTURUT-TURUT KEPADA BEKAS PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PP Nomor 17 Tahun 1953

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Jumlah "Rp. 750,-" dalam Pasal 2, ayat 1, garis terakhir PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA dahulu :Nomor 22 tahun 1950 dan jumlah serta kata-kata "Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)" dalam pasal 3 ayat 3 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 tahun 1951, diganti menjadi: "50% dari gaji pokok yang diterima terakhir sebulan".

Pasal 2

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1953. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO. MENTERI URUSAN PEGAWAI, ttd SOEROSO Diundangkan pada tanggal 17 April 1953. MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 953 NOMOR 30