Koreksi Pasal 37

(1) SA bertugas: a. memberikan masukan kepada Menteri mengenai penilaian MWA atas kinerja Rektor yang menyangkut bidang akademik; b. mengusulkan pengangkatan anggota MWA kepada Menteri; c. menyusun kebijakan akademik USU; d. menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; e. merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan USU dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; f. memberi masukan kepada MWA berdasarkan penilaiannya atas kinerja Rektor dalam masalah akademik; g. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; h. memberi masukan kepada Rektor dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran; dan i. melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan USU. (2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SA berwenang: a. memberikan pertimbangan kepada Rektor atas usulan pembukaan dan penutupan Fakultas, Departemen, Program Studi, lembaga, dan unit akademik lainnya; b. mengusulkan penyusunan Peraturan MWA dalam bidang kebijakan akademik; c. membuat dan MENETAPKAN Peraturan SA; d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Rektor di bidang akademik; dan e. secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terkait dengan mutu akademik dalam penyelenggaraan USU. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Anggaran pelaksanaan tugas SA dibebankan kepada anggaran USU.