Koreksi Pasal 15

(1) Patroli terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan Patroli yang diselenggarakan oleh Badan dan/atau Instansi Terkait dengan instansi penegak hukum negara lain di kawasan berdasarkan perjanjian kerja sama secara bilateral atau multilateral. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan dan/atau pimpinan Instansi Terkait bersama dengan pimpinan instansi penegak hukum negara lain. (3) Dalam penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Instansi Terkait melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.