Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1949 tentang HAL KEDUDUKAN KANTOR PEMILIHAN PUSAT

PP Nomor 13 Tahun 1949

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Kantor Pemilihan Pusat termasuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman.

Pasal 2

PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku pada hari diumumkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 1949 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEKARNO Diumumkan pada tanggal 25 Oktober 1949. Sekretaris Negara, Menteri Kehakiman, ttd. ttd. A. G. PRINGGODIGDO. SOESANTO TIRTOPRODJO.