Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang PENJUALAN SELURUH SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. LEPPIN

PP Nomor 12 Tahun 1990

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENJUALAN SAHAM

Pasal 1

(1) Negara Republik INDONESIA menjual seluruh saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Leppin kepada pihak swasta nasional. (2) Pelaksanaan penjualan seluruh saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Leppin dilakukan oleh Menteri Perindustrian atas kuasa Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham.

Pasal 2

(1) Seluruh hasil penjualan disetorkan kepada Kas Negara. (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi beban pembeli.

BAB II

PERALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Dengan dijualnya seluruh saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka semua hak dan kewajiban beserta seluruh karyawannya beralih dan menjadi tanggung jawab pihak pembeli.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Terhitung sejak tanggal diselesaikannya penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

BAB I

PENJUALAN SAHAM

Pasal 1

Pasal 2

(1) Seluruh hasil penjualan disetorkan kepada Kas Negara. (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi beban pembeli.

BAB II

PERALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Dengan dijualnya seluruh saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka semua hak dan kewajiban beserta seluruh karyawannya beralih dan menjadi tanggung jawab pihak pembeli.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Terhitung sejak tanggal diselesaikannya penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 46 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang PENJUALAN SELURUH SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. LEPPIN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6