Koreksi Pasal 26

(1) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah kepada PRESIDEN melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. (2) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan atau Wakil Gubernur tidak bersalah, PRESIDEN mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur. (3) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati/Walikota dan atau WakilBupati/Wakil Walikota. BAB III ..