Koreksi Pasal 21

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi Industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri; b. gubernur melalui pelayanan terpadu satu pintu; atau c. bupati/walikota melalui pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima. (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.