Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

PP Nomor 1 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3520) sebagaimana telah 5 (lima) kali diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH: a. Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3792); b. Nomor 83 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2000 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4003); c. Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4023); d. Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4582); dan e. Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4789); diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Dalam hal tenaga kerja berhenti bekerja sebelum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dan mempunyai masa kepesertaan serendah-rendahnya 5 (lima) tahun dapat menerima Jaminan Hari Tua secara sekaligus. (2) Pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak saat tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja. (3) Dalam hal tenaga kerja dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja kembali, jumlah Jaminan Hari Tua yang menjadi haknya diperhitungkan dengan Jaminan Hari Tua berikutnya. (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 2

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA