PP

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang PENERJEMAHAN DAN/ATAU PERBANYAKAN CIPTAAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PP Nomor 1 Tahun 1989

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENILAIAN TENTANG KEPENTINGAN DAN PERLUNYA DILAKUKAN PENERJEMAHAN DAN/ATAU PERBANYAKAN SUATU CIPTAAN

Pasal 10

Penilaian bahwa suatu ciptaan penting dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian dan pengembangan, sehingga karenanya perlu untuk diterjemahkan dan atau diperbanyak di wilayah Negara Republik INDONESIA, dilakukan oleh Menteri Kehakiman dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 11

(1) Lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta di INDONESIA, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkepentingan atas kemajuan ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, dapat menyampaikan usul kepada Menteri Kehakiman untuk MENETAPKAN bahwa suatu ciptaan perlu diterjemahkan dan/atau diperbanyak di wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Usul-usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga yang lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangannya mencakup bidang yang berkaitan dengan ciptaan tersebut. (3) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan contoh ciptaan yang dimaksud, pertimbangan-pertimbangan yang mendasari, tujuan yang akan dicapai, manfaat pasti yang akan diperoleh, dan lain-lain hal yang mendasari usul tersebut.

Pasal 12

Apabila dalam waktu yang bersamaan diterima dua usul atau lebih yang menyangkut bidang kepentingan yang sama dan mengandung materi yang hampir sama, maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan wajib memberikan pertimbangan yang jelas apakah usul tersebut dipilih salah satu atau perlu dipertimbangkan semuanya.

Pasal 13

(1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri Kehakiman MENETAPKAN persetujuan atau penolakan terhadap usul dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12. (2) Persetujuan atau penolakan terhadap usul dan pertimbangan tersebut, dan penetapan bahwa sesuatu ciptaan wajib diterjemahkan dan/atau diperbanyak di wilayah Negara Republik INDONESIA, berikut pembebanan kewajiban terhadap Pemegang Hak Cipta, dilakukan Menteri Kehakiman setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Hak Cipta.

BAB IV

TATA CARA PEMBERITAHUAN PERMINTAAN DAN PEMBEBANAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1) Menteri Kehakiman menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 secara langsung kepada Pemegang Hak Cipta dengan mencantumkan: a. alasan yang jelas yang mendasari permintaan; b judul atau nama ciptaan; c. permintaan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik INDONESIA; d. jumlah terjemahan dan/atau perbanyakan yang diperlukan dengan menunjuk perincian tiap-tiap volume ciptaan; e. batas waktu untuk menyatakan kesediaan dan/atau pemberitahuan apakah Pemegang Hak Cipta akan melaksanakan penerjemahan dan/atau perbanyakan tersebut, cara pemenuhan permintaan yang akan ditempuh, dan dalam hal ditempuh melalui perjanjian/lisensi, nama dan badan hukum INDONESIA yang ditunjuknya; f. hak-hak yang dimiliki Pemegang Hak Cipta; g. lain-lain hal yang perlu untuk diketahui Pemegang Hak Cipta. (2) Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan oleh dinas pos surat pemberitahuan kedua tidak dikembalikan oleh dinas Pos, maka pemberitahuan itu dianggap telah diterima oleh Pemegang Hak Cipta dan untuk itu diberlakukan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam hal Pemegang Hak Cipta menyatakan kesediaan untuk melaksana- kan penerjemahan dan/atau perbanyakan, maka pelaksanaannya harus telah mulai dilakukan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (2) Apabila pelaksanaan penerjemahan dan/atau perbanyakan tersebut akan dilakukan melalui pemberian lisensi tetapi Pemegang Hak Cipta menghadapi kesulitan karena tidak diperolehnya kesepakatan mengenai besarnya royalti atau tata cara pembayarannya, Menteri Kehakiman atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan dapat melakukan upaya-upaya yang diperlukan bagi tercapainya kesepakatan tersebut.

Pasal 16

(1) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pemegang Hak Cipta sama sekali tidak memberikan tanggapan atas permintaan untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau perbanyakan, atau menolaknya, maka Menteri Kehakiman menyampaikan surat pemberitahuan mengenai adanya kewajiban untuk memberi lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan ketentuan tentang tata cara dan hal-hal sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Dalam hal berlangsung keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemberian lisensi diminta agar telah terlaksana dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh dinas Pos.

Pasal 17

(1) Apabila Pemegang Hak Cipta secara tertulis menyatakan tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), atau tidak memberi tanggapan sama sekali, sedangkan surat-surat pemberitahuan yang dikirimkan melalui Dinas Pos kepadanya tidak dikembalikan kepada Menteri Kehakiman, atau tidak juga melaksanakan penerjemahan dan/atau perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2), maka Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta MENETAPKAN bahwa penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan dilakukan sendiri oleh Pemerintah. (2) Menteri Kehakiman setelah berkonsultasi dengan Menteri lain yang terkait, menunjuk badan usaha milik negara yang berusaha di bidang antara lain penerbitan untuk dan atas nama Pemerintah melaksanakan penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan yang bersangkutan.

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku pula apabila badan hukum INDONESIA yang diberi lisensi oleh Pemegang Hak Cipta untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sesuatu ciptaan di wilayah Negara Republik INDONESIA ternyata tidak melaksanakannya dalam waktu yang ditetapkan.

Pasal 19

(1) Penetapan bahwa pelaksanaan penerjemahan dan/atau perbanyakan akan dilakukan sendiri oleh Pemerintah diberitahukan oleh Menteri Kehakiman dengan surat tercatat kepada Pemegang Hak Cipta melalui dinas Pos atau bilamana mungkin melalui saluran diplomatik. (2) Pelaksanaan penerjemahan dan/atau perbanyakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disertai dengan pemberian imbalan yang besarnya, cara perhitungannya, dan tata cara penyerahannya didasarkan atas PERATURAN PEMERINTAH ini.