Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

(1) Dalam melaksanakan Pasal 3 ayat (2) "Bedrijfsreglemen- teringsordonnantie 1934" maka permintaan lisensi tidak dianggap dimajukan dengan itikat baik (te goeder trouw) dan karena itu dapat ditolak, jika keadaan perusahaan yang bersangkutan belum disesuaikan dengan keadaan yang diperlukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan bersama dengan Menteri Perekonomian dengan ketentuan bahwa Menteri-menteri tersebut berkuasa memberikan lisensi sementara untuk waktu yang tertentu dan yang layak menurut keadaan itu. (2) Permintaan Izin dapat ditolak karena bertentangan dengan keadaan ekonomi dan/atau sosial dan/atau kebudayaan demi kepentingan Negara. Pasal 4…

Oleh Menteri yang bersangkutan bersama dengan Menteri Perekonomian ditetapkan peraturan lebih lanjut mengenai cara pelaksanaan Peraturan ini dan mengenai penetapan jumlah uang retribusi yang diwajibkan dibayar oleh perusahaan yang berkepentingan untuk membeayai ongkos-ongkos pelaksanaan Peraturan ini.

Selain orang-orang yang umumnya bertugas mengusut pelanggaran- pelanggaran yang diancam hukuman, maka yang juga bertugas mengusut pelanggaran-pelanggaran yang diancam hukuman menurut Pasal 14 "Bedri jrsreglemanteringsordonnatie 1934" terhadap perusahaan- perusahaan termaksud pada pasal 1 Peraturan ini, ialah : a. para Kepala Inspeksi dan Cabang-cabang Jawatan Perindustrian. b. instansi atau pegawai-pegawai lain yang ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan bersama dengan Menteri Perekonomian.

Peraturan ini dapat disebut "PERATURAN PEMERINTAH tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan"dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar… Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO MENTERI PEREKONOMIAN, ttd BURHANUDDIN Diundangkan pada tanggal 30 Januari 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd SUNARJO LEMBARAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 1957