POJK Nomor 6-pojk-03-2016 Tahun 2016 — Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Kegiatan Usaha yang dilakukan bank umum syariah dan unit usaha syariah dikelompokkan: a. penghimpunan dana; b. penyaluran dana; c. pembiayaan perdagangan (trade finance); d. kegiatan treasury; e. kegiatan dalam valuta asing; f. kegiatan keagenan dan kerjasama; g. kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking; h. kegiatan penyertaan modal; i. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; j. jasa lainnya; dan k. kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan: a. BUKU 1 hanya dapat melakukan: 1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi: a) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; b) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar; c) kegiatan pembiayaan perdagangan ( trade finance ); d) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama; e) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas; f) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan g) jasa lainnya. 2. kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan 3. kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. BUKU 2 dapat melakukan: 1. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing: a) kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1; b) kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas; c) kegiatan pembiayaan perdagangan ( trade finance ); d) kegiatan treasury secara terbatas; dan e) jasa lainnya. 2. Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk: a) keagenan dan kerjasama; dan b) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking. 3. kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia; 4. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan 5. kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 6 huruf h ditetapkan sebesar: a. BUKU 2 paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari modal Bank; b. BUKU 3 paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal Bank; dan c. BUKU 4 paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal Bank.

Bagi bank umum konvensional yang melakukan penyertaan modal kepada bank umum syariah paling rendah 5% (lima persen) dari modal bank umum konvensional, batasan penyertaan modal pada BUKU 2 dan BUKU 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi: a. BUKU 2 menjadi paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal bank umum konvensional; b. BUKU 3 menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal bank umum konvensional.

Penambahan penyertaan modal pada perusahaan anak yang berasal dari laba yang diperoleh dari perusahaan anak yang sama, dikecualikan dari batas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Bank pada masing-masing BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan: a. paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1; b. paling rendah 60% (enam puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2; c. paling rendah 65% (enam puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3; dan d. paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.

Bank yang akan melakukan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 yang bukan merupakan cakupan produk atau aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Kegiatan Usaha masing-masing BUKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 serta Kegiatan Usaha yang memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bank yang akan melakukan Pembukaan Jaringan Kantor harus memenuhi persyaratan: a. tingkat kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), atau Peringkat Komposit 3 (PK-3) selama 1 (satu) tahun terakhir; dan b. ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor (theoretical capital).

Dalam rangka memperoleh izin atau penegasan untuk Pembukaan Jaringan Kantor, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bank juga wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah.

Perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien zona untuk lokasi Jaringan Kantor Bank dengan biaya investasi Jaringan Kantor Bank sesuai BUKU.

Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b tidak berlaku untuk: a. pembukaan kantor fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil; dan/atau b. Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan alokasi Modal Inti dalam rangka Pembukaan Jaringan Kantor diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Kewajiban Bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau memfokuskan pada kegiatan penyaluran kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipenuhi paling lambat akhir bulan Juni 2016.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 bagi Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dipenuhi paling lambat akhir bulan Juni 2018.

Bank BUKU 3 yang memiliki kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar wilayah regional Asia sebelum tanggal 27 Desember 2012 dapat tetap mengoperasikan Jaringan Kantor di lokasi tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.