POJK Nomor 6-pojk-03-2015 Tahun 2015 — Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Badan Nomor 6-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Diubah

Pengundangan: 1 April 2015

POJK Nomor 6-pojk-03-2015 Tahun 2015 — Transpar… | Pasal.id

BAB II

LAPORAN PUBLIKASI

Pasal 8

Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas: a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Pasal 9

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disajikan secara individu.

Pasal 10

(1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank.

(2) Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan.

(3) Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang untuk 2 (dua) Tahun Buku terakhir.

(4) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

(3) Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem LKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU.

Pasal 12

(1) Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.

(2) Berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan: a. Laporan Publikasi selain periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi: a. Laporan keuangan; b. Informasi kinerja keuangan; c. Informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus, serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah; dan d. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), wajib menambahkan informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan: a. Laporan Distribusi Bagi Hasil; b. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat; c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan d. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d disampaikan untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Pasal 15

(1) Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan informasi mengenai pengungkapan permodalan sesuai dengan dokumen Composition of Capital Disclosure Requirements yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

(2) Pengungkapan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. Pengungkapan Perhitungan Permodalan; b. Rekonsiliasi Permodalan; dan c. Pengungkapan Komponen Permodalan.

Pasal 16

(1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disajikan dalam bentuk: a. Laporan keuangan individual; dan b. Laporan keuangan konsolidasian.

(2) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai standar akuntansi keuangan.

Pasal 17

(1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan: a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Pasal 18

(1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14

Pasal 19

(1) Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

Pasal 20

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Triwulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Triwulanan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

(3) Penyampaian Laporan Publikasi Triwulanan secara online melalui sistem LKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU.

Pasal 21

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar atau fotokopinya yang memuat pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.

(2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bukti pengumuman disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman.

Pasal 22

(1) Bank wajib menyampaikan laporan tertentu secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi.

(3) Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, wajib menambahkan laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan laporan penyediaan dana, komitmen, dan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank.

Pasal 23

Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah laporan untuk posisi akhir bulan Desember.

Pasal 24

Pasal 25

Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), wajib menambahkan informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan: a. Laporan Distribusi Bagi Hasil; b. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat; c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan d.

Pasal 26

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, wajib menambahkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan informasi yang paling sedikit meliputi: a. Struktur kelompok usaha Bank; b. Transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi; c. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan; d. Penyediaan dana, komitmen, dan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan e. Pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian, dan manajemen risiko secara konsolidasi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai permodalan dan manajemen risiko.

Pasal 27

(1) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) disajikan dalam bentuk: a. Laporan keuangan individual; dan b. Laporan keuangan konsolidasian.

(2) Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikemukakan dalam Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(3) Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode pembanding sesuai standar akuntansi keuangan.

Pasal 28

(1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

Pasal 29

(1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada Situs Web Bank.

(2) Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Tahunan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang untuk 5 (lima) Tahun Buku terakhir.

Pasal 30

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penyampaian Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan Management Letter atas audit laporan keuangan tahunan Bank.

Pasal 31

(1) Pengumuman Laporan Publikasi Tahunan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan penyampaian Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku.

Pasal 32

Pasal 33

(1) Laporan Publikasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi: a. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan b. Laporan publikasi lainnya, apabila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan.

(2) Bank mengumumkan laporan publikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

(1) Bank wajib mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a pada surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

(2) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan SBDK apabila Bank mengumumkan Laporan SBDK setelah batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu pengumuman Laporan SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

SANKSI

Pasal 37

(1) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank dapat tidak dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), tetap mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan paling lambat 1 (bulan) setelah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Laporan Publikasi Bulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau standar akuntansi keuangan, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(5) Bank tetap mengumumkan kembali Laporan Publikasi Bulanan yang telah diperbaiki pada Situs Web Bank, paling lambat bersamaan dengan pengumuman Laporan Publikasi Bulanan periode berikutnya setelah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 38

(1) Bank yang terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap laporan.

Pasal 39

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Laporan Publikasi Triwulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau standar akuntansi keuangan, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 40

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja.

(2) Bank yang tidak menyampaikan laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 41

(1) Bank yang terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan pada Situs Web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)

Pasal 42

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Laporan Publikasi Tahunan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau standar akuntansi keuangan, atau surat komentar (Management Letter) dari Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 43

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja.

(2) Bank yang tidak menyampaikan laporan tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 44

(1) Bank yang terlambat mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.

(2) Bank yang tidak mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Bank yang mengumumkan dan/atau menyampaikan laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember dan/atau Laporan Publikasi Tahunan yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggap tidak mengumumkan dan/atau tidak menyampaikan laporan dimaksud, dan dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 46

(1) Bank yang tidak memelihara Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, dan Laporan Publikasi Tahunan pada Situs Web Bank sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(2) Bank yang belum memiliki Situs Web Bank pada saat ketentuan ini berlaku, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 47

(1) Sanksi mengenai penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Sanksi mengenai penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem LKPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

(1) Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit meliputi: a. Informasi umum; b. Laporan keuangan; c. Informasi kinerja keuangan; d. Pengungkapan permodalan dan praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank, dan mitigasi risiko, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai permodalan dan manajemen risiko; e. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan; dan f. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Informasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari: a. Kepengurusan, termasuk susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah; b. Kepemilikan saham; c. Perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank termasuk apabila ada pengembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS); d. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS; dan e. Laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; c. Laporan Perubahan Ekuitas; d. Laporan Arus Kas; dan e. Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.

(4) Informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); b. Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan: 1) Instrumen keuangan; 2) Penyediaan dana kepada pihak terkait;

(3) Kredit atau pembiayaan kepada debitur atau nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan

(4) Kredit atau pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus;

(5) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan. c. Rasio keuangan Bank; d. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.

(1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Entitas Anak, wajib menyampaikan laporan tertentu secara tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan; b. Laporan tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank; c. Laporan tahunan Entitas Anak; dan d. Laporan tahunan kantor pusat, bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

(3) Dalam hal Entitas Induk tidak memiliki laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

(4) Dalam hal Pemegang Saham langsung atau entitas yang melakukan Pengendalian langsung tidak memiliki laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Pemegang Saham langsung atau entitas yang melakukan Pengendalian langsung yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

(5) Dalam hal Entitas Anak tidak memiliki laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

(6) Jangka waktu penyampaian atau keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada jangka waktu pengumuman atau penyampaian Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(7) Dalam hal tahun buku Entitas Induk atau Entitas Anak atau kantor pusat di luar negeri tidak berakhir pada bulan Desember, jangka waktu penyampaian atau keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak akhir tahun buku Entitas Induk atau Entitas Anak atau kantor pusat di luar negeri.

POJK Nomor 6-pojk-03-2015 Tahun 2015 — Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

POJK Nomor 6-pojk-03-2015 Tahun 2015 — Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

BAB I

Pasal 1

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB III

Pasal 35

Pasal 36

BAB IV

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB V

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya