POJK Nomor 55-pojk-03-2016 Tahun 2016 — Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum:

(3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

(3) Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a. terkait dengan kebijakan remunerasi wajib: 1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang; 2. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan b) kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 3. memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan 4. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi; b. terkait dengan kebijakan nominasi wajib: 1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 2. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan 3. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan huruf c serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Dewan Komisaris.

(3) Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur, sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai penugasan direktur kepatuhan (compliance director) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank umum.

(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik.