POJK Nomor 49-pojk-04-2016 Tahun 2016 — Dana Perlindungan Pemodal

(1) Pelaksanaan iuran keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah: 1. iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah; dan 2. iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. b. bagi bank kustodian: 1. iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing bank kustodian; dan 2. iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada bank kustodian.

(2) Perubahan atas besaran iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa: 1. terdapat kehilangan Aset Pemodal; 2. kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal yang hilang; dan 3. bagi kustodian berupa perantara pedagang efek yang mengadministrasikan efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau 4. bagi bank kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian dan dipertimbangkan persetujuan bank umum sebagai kustodian dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan b. Pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggara dana perlindungan pemodal.

(2) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap kustodian yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penentuan nilai Aset Pemodal yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.