POJK Nomor 47-pojk-04-2015 Tahun 2015 — Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka

(1) Bank Kustodian Reksa Dana Terbuka wajib menghitung pada setiap hari bursa: a. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per Unit Penyertaan atau per saham; b. hasil investasi Reksa Dana dalam 30 (tiga puluh) hari terakhir, dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana; c. hasil investasi Reksa Dana dalam 1 (satu) tahun terakhir, dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana; dan d. Hasil investasi riil dalam 1 (satu) tahun terakhir setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali Unit Penyertaan atau saham, dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana.

(2) Besarnya biaya penjualan dan pembelian kembali yang dibebankan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.