POJK Nomor 4-pojk-05 Tahun 2013 — Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan

(1) Pihak Utama harus lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya.

(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a. saat dicalonkan sebagai Pihak Utama; b. saat berakhirnya jangka waktu berlakunya penetapan kelulusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan; atau c. setiap waktu dalam rangka penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. pihak yang akan menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau anggota Badan Perwakilan Anggota; b. pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali; c. pihak yang akan menjadi Tenaga Ahli; dan d. pihak yang akan menjadi Tenaga Kerja Asing.

(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi: a. direktur utama di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Direksi di perusahaan yang sama; b. anggota Direksi di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat menjadi anggota Direksi di perusahaan yang sama; c. komisaris utama di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris di perusahaan yang sama; dan d. anggota Dewan Komisaris di Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan yang akan diangkat kembali menjadi anggota Dewan Komisaris di perusahaan yang sama.

(1) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan yang diwakili oleh direktur utama atau pejabat yang setingkat.

(2) Pihak yang mewakili Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan format sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(2) Bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Perwakilan Anggota, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: 1. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); 3. surat keterangan pengalaman bekerja; dan 4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm. b. surat pernyataan dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Badan Perwakilan Anggota sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(3) bagi anggota Dewan Pengawas Syariah, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: 1. fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku; 2. fotokopi NPWP; 3. fotokopi rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan 4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm. b. surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(4) bagi Pemegang Saham Pengendali, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut: a. Pemegang Saham Pengendali perseorangan: 1. daftar riwayat hidup sesuai dengan format dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dilampiri dokumen: a) fotokopi KTP atau paspor yang masih berlaku; b) fotokopi NPWP; dan c) 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm. 2. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali perseorangan sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini. b. Pemegang Saham Pengendali badan hukum atau kelompok usaha: 1. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 2. daftar isian perusahaan sesuai format dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen: a) akta pendirian badan hukum, termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang disahkan instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal; dan b) fotokopi NPWP badan hukum; 3. surat pernyataan Direksi dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali badan hukum atau kelompok usaha sesuai dengan format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara: a. penelaahan administratif; dan b. wawancara.

(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara: a. verifikasi data dan informasi; dan b. wawancara.

(1) Pihak Utama harus menghadiri pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b melalui tatap muka langsung di kantor OJK atau tempat lain yang ditetapkan oleh OJK.

(2) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan apabila dianggap perlu oleh OJK.

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan yang dibentuk oleh OJK.

(2) Pembentukan tim penguji penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.

(3) Pedoman penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK.

(1) OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Pihak Utama, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) diterima oleh OJK secara lengkap dan benar.

(2) OJK memberitahukan jadwal pelaksanaan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada Pihak Utama, setelah hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan.

(1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam Bahasa Indonesia.

(2) Pihak Utama yang tidak dapat berbahasa Indonesia harus menyediakan sendiri jasa penerjemah dalam pelaksanaan wawancara.

(1) Pihak Utama yang tidak dapat hadir pada wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

(2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan wawancara dan menyampaikan jadwal pelaksanaan wawancara yang baru kepada Pihak Utama.

(3) Dalam hal berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OJK tidak memberi kesempatan wawancara kepada Pihak Utama atau Pihak Utama tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara sesuai jadwal yang baru tanpa pemberitahuan, OJK membatalkan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama.

(4) OJK menyampaikan pemberitahuan penolakan terhadap permohonan Pihak Utama apabila alasan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima atau Pihak Utama tidak menyampaikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya dalam wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).

(5) Dalam hal Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh OJK, maka OJK menetapkan Pihak Utama tidak lulus persyaratan kemampuan dan kepatutan.

(6) Pihak Utama yang permohonannya ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dimohonkan kembali untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal pemberitahuan penolakan oleh OJK.

(1) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan 2 (dua) predikat, yaitu: a. lulus; atau b. tidak lulus.

(2) OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diterima secara lengkap dan benar.

(3) OJK memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direksi yang mengajukan permohonan uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis.

(4) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh OJK.

(5) Jangka waktu pemberlakuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pemegang Saham Pengendali.

(6) Direksi dari Pihak Utama yang memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diangkat dalam jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

(2) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Utama yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan belum diangkat, maka Direksi wajib memberitahukan kepada OJK alasan belum diangkatnya Pihak Utama dimaksud.

(3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain.

(4) Dalam hal OJK memberikan perpanjangan jangka waktu pengangkatan atau menentukan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK memberitahukan kepada Direksi.

(5) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dapat melanjutkan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

(1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a. yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan dilarang diangkat dalam jabatannya.

(2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib diberhentikan dari jabatannya.

(3) Pihak yang akan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali.

(4) Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c, yang tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan berlaku ketentuan: a. dilarang melakukan tindakan sebagai Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Pembiayaan, dan/atau Perusahaan Penjaminan; b. mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pemegang Saham Pengendali dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan.

(1) Bagi Pihak Utama yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, dan masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, atau Perusahaan Pembiayaan pada saat mulai berlakunya Peraturan OJK ini, hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama tersebut dinyatakan masih berlaku.

(2) Pihak Utama yang meliputi: a. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Perasuransian; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Dana Pensiun; c. anggota Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, atau Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Pembiayaan; dan d. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pemegang Saham Pengendali pada Perusahaan Penjaminan; yang masih menjabat atau bekerja pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan dan belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan pada saat mulai berlakunya Peraturan OJK ini, dinyatakan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK ini.

(3) Direksi Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, atau Perusahaan Penjaminan harus menyampaikan surat permohonan penetapan kelulusan disertai risalah RUPS dan/atau surat pengangkatan sebagai Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini.

(4) OJK harus mengeluarkan penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Direksi.

(5) Kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama kecuali Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan OJK ini.

(1) Dana Pensiun yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 20, dan/atau Pasal 21 ayat (5) dikenakan dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Direksi.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku masing-masing untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat peringatan tertulis ditetapkan.

(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun telah memenuhi ketentuan maka peringatan tertulis berakhir dengan sendirinya.

(4) Dalam hal setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Dana Pensiun tetap tidak memenuhi ketentuan maka OJK memberikan perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti Direksi.