POJK Nomor 39-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Peraturan Badan Nomor 39-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Dicabut Teks sesuai PDF

Pengundangan: 28 Desember 2015

POJK Nomor 39-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Penerap… | Pasal.id

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pasal 5

(1) PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT.

(2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada Direksi.

(3) PJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

(4) Unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor cabang dalam penerapan program APU dan PPT di kantor cabang.

Pasal 6

Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, berlaku ketentuan: a. unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana; b. pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lainnya; c. pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh Direksi; d. unit kerja khusus berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi PJK; dan e. unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lainnya.

Pasal 7

Dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh Direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan/atau fungsi audit internal.

Pasal 8

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut: a. menyusun dan melakukan pengkinian pedoman penerapan program APU dan PPT; b. memastikan adanya sistem informasi dan prosedur identifikasi Nasabah yang memadai, termasuk memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT; c. memantau Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah yang berkaitan dengan Nasabah; d. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai; e. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi; f. memantau pengkinian data dan profil Nasabah; g. menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh unit kerja yang ditugaskan; dan h. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Pasal 9

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai wewenang paling sedikit sebagai berikut: a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK; b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait; dan c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT.

Pasal 10

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut: a. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana; b. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK; dan c. menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan program APU dan PPT.

BAB V

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 11

Pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling sedikit mencakup: a. pelaksanaan CDD, yang terdiri dari:

Pasal 12

PJK wajib menerapkan pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara konsisten dan berkesinambungan.

Pasal 13

Pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 14

PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat: a. akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; b. melakukan hubungan usaha dengan Nasabah; c. terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh calon Nasabah, Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); dan/atau d. terdapat indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pasal 15

(1) Dalam rangka PJK akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah, PJK wajib: a. meminta informasi untuk mengetahui profil calon Nasabah, termasuk identitas yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung; b. meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau c. melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.

(2) Pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat tidak dilakukan pada awal hubungan usaha, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. transaksi dalam setahun paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah); atau b. dokumen pendukung yang memuat identitas telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Pasal 16

PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Untuk calon Nasabah selain calon Nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.

(2) PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: a. untuk calon Nasabah berbentuk badan hukum yayasan berupa: 1. izin bidang kegiatan yayasan; 2. deskripsi kegiatan yayasan; 3. struktur dan nama pengurus yayasan; dan 4. dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK. b. untuk calon Nasabah berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum berupa: 1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang; 2. nama perkumpulan; dan 3. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Pasal 19

(1) Untuk calon Nasabah berupa lembaga pemerintahan, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen sebagai berikut: a. surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; dan b. spesimen tanda tangan.

Pasal 20

PJK wajib melakukan verifikasi atas dokumen pendukung dengan cara: a. meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan; b. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, dengan cara: 1. melakukan wawancara dengan calon Nasabah; 2. meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; atau 3. melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan c. melakukan penelaahan mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) .

Pasal 21

(1) PJK wajib melakukan pemantauan data Nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan PJK terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) PJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

(1) PJK wajib memelihara database daftar terduga teroris berdasarkan data yang dipublikasikan oleh pemerintah atau organisasi internasional.

(2) PJK harus memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database daftar terduga teroris.

(3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database daftar terduga teroris, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah.

(4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database daftar terduga teroris, PJK wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 24

(1) PJK wajib memastikan bahwa calon Nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

(2) Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang sama dengan CDD bagi calon Nasabah.

(3) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.

Pasal 25

Pasal 26

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner ) berupa: a. lembaga pemerintah; b. lembaga keuangan multilateral; atau c. perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

Pasal 27

Pasal 28

(1) PJK wajib melakukan EDD terhadap calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaaat (Beneficial Owner) yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(2) Tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari: a. latar belakang atau profil calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang termasuk PEP atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers); b. bidang usaha yang termasuk usaha yang berisiko tinggi (high risk business); c. negara asal atau domisili calon Nasabah atau Nasabah termasuk Negara yang Berisiko Tinggi ( High Risk Countries ); d. pihak yang tercantum dalam daftar terduga teroris; dan/atau e. transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di sektor Industri Keuangan Non-Bank, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 29

EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. verifikasi informasi calon Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan/atau Pasal 19

Pasal 30

(1) PJK yang akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut.

(2) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi; dan b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong berisiko tinggi.

Pasal 31

(1) PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah, dalam hal calon Nasabah: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

Pasal 32

(1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), PJK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.

(2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pasal 34

(1) Dalam hal PJK bertindak sebagai agen penjual produk penyedia jasa keuangan lainnya, PJK wajib menyerahkan hasil CDD dan salinan dokumen pendukung kepada penyedia jasa keuangan lainnya.

(2) Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara PJK dengan penyedia jasa keuangan lainnya tersebut.

Pasal 35

(1) PJK wajib tetap menatausahakan dokumen yang terkait dengan data Nasabah dan dokumen Nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak: a. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah; atau b. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.

(2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. identitas Nasabah; dan b. informasi transaksi yang meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup: a. untuk calon Nasabah perorangan: 1. data sesuai identitas calon Nasabah yaitu: a) nama; b) nomor identitas; c) alamat; d) tempat dan tanggal lahir; e) jenis kelamin; dan f) kewarganegaraan. 2. alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas); 3. nomor telepon (jika ada); 4. status perkawinan; 5. pekerjaan; 6. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada); 7. sumber dana; 8. rata-rata penghasilan; 9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan PJK; dan 10. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); b. untuk calon Nasabah yang berbentuk perusahaan: 1. nama; 2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang; 3. bidang usaha/kegiatan; 4. alamat kedudukan; 5. nomor telepon (jika ada); 6. tempat dan tanggal pendirian; 7. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); 8. sumber dana; dan 9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan PJK.

(2) Informasi untuk calon Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didukung dengan dokumen identitas calon Nasabah berupa fotokopi KTP atau fotokopi paspor yang masih berlaku disertai dengan spesimen tanda tangan.

(3) Informasi untuk calon Nasabah perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan: a. untuk calon Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan: 1. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; 2. kartu NPWP bagi calon Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 3. surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. b. untuk calon Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, ditambah dengan: 1. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan; 2. struktur manajemen perusahaan; 3. struktur kepemilikan perusahaan; dan 4. dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK.

(1) PJK wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner ).

(2) Bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) perorangan: 1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2); 2. hubungan hukum antara calon Nasabah dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan 3. pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). b. bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berbentuk perusahaan, yayasan, atau perkumpulan yang berbadan hukum, identitas dan/atau informasi antara lain berupa: 1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (2); 2. dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan ( ultimate owner/ultimate controller ); dan 3. pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas ataupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

(3) Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor Industri Keuangan Non-Bank di dalam negeri yang mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor Industri Keuangan Non-Bank dalam negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) .

(4) Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor Industri Keuangan Non-Bank di luar negeri dan menerapkan program APU dan PPT yang paling sedikit setara dengan Peraturan OJK ini yang mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor Industri Keuangan Non-Bank luar negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner ) .

(5) Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib menolak hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah.

(1) PJK dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 terhadap calon Nasabah yang memiliki transaksi dengan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tergolong rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut: a. peserta DPLK yang diikutsertakan oleh pemberi kerja atau peserta mandiri yang membayar iuran ke DPLK, yang jumlahnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan setiap bulan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetapi tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan; b. produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan; c. produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila di setahunkan tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); d. produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); e. pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan atau PMV yang nilainya tidak melebihi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); f. calon Nasabah dan/atau Nasabah berupa perusahaan publik; g. jenis barang jaminan berupa alat rumah tangga atau barang gudang dengan nilai nominal paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan/atau h. nominal uang pinjaman atau penghimpunan dana paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(2) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi mengenai: a. nama lengkap termasuk alias apabila ada; b. nomor dokumen identitas (KTP/paspor) yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; c. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; d. alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas); e. nomor telepon (jika ada); dan f. tempat dan tanggal lahir.

(3) Bagi calon Nasabah dan Nasabah yang berbentuk perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi mengenai: a. nama perusahaan; b. alamat perusahaan dan nomor telepon; dan c. dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

(4) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(5) PJK wajib membuat dan menyimpan daftar calon Nasabah dan Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.

POJK Nomor 39-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

POJK Nomor 39-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

BAB I

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB VII

Pasal 39

BAB VIII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB IX

Pasal 43

BAB X

Pasal 44

Pasal 45

BAB XI

Pasal 46

Pasal 47

BAB XII

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

BAB XIII

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

BAB XIV

Pasal 54

Pasal 55

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Terkait

Peraturan Lainnya