POJK Nomor 38 Tahun 2025 — Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan Gugatan berdasarkan legal standing yang diberikan oleh undang-undang dan bukan gugatan perwakilan kelompok (class action).

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Konsumen.

(5) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke p engadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(1) Konsumen yang tidak bersedia masuk dalam daftar K onsumen yang akan dicantumkan dalam G ugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan pernyataan keluar secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) P ernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. nama dan bukti identitas Konsumen; dan b. pernyataan Konsumen tidak ingin bergabung dalam Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) .

(4) Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dan/atau daring.

(5) T ata cara penyampaian pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan pada pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(6) Konsumen yang menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan perolehan kembali harta kekayaan dan/atau ganti kerugian atas Gugatan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal pengumuman memuat permintaan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Konsumen yang tidak menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan: a. salinan bukti identitas; b. salinan bukti kepemilikan atau pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan c. dokumen pendukung lain yang terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan (jika ada) .

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.

(1) Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terlampaui.

(2) Otoritas Jasa Keuangan tidak menerima permohonan pernyataan masuk nama Konsumen dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) .

(1) Penyusunan dan/atau pengaturan terkait dengan: a. muatan Gugatan; dan/atau b. mekanisme pembayaran ganti kerugian, dilaksanakan se suai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Muatan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan daftar harta kekayaan milik pihak yang dirugikan yang berada di bawah penguasaan tergugat atau pihak lain dan/atau daftar harta kekayaan tergugat.

(1) Proses likuidasi atas PUJK dan/atau pihak lain tidak menghalangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan Gugatan kepada PUJK dan/atau pihak lain yang sedang dalam proses likuidasi.

(2) Dalam hal PUJK: a. sedang dalam program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan poli s, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank peserta program restrukturisasi perbankan; b. merupakan bank dalam resolusi yang berada di bawah penanganan lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset bank dalam resolusi; c. dalam proses likuidasi yang sedang dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan dan program penjaminan polis, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset selain aset likuidasi; atau d. merupakan bank yang menerima pinjaman atau pembiayaan likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat mengajukan Gugatan terhadap aset bank yang tidak dijadikan agunan atas pinjaman atau pembiayaan tersebut.

(1) Konsumen tidak dibebankan biaya atas pelaksanaan Gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

(2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan dibebankan pada anggaran Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.