POJK Nomor 36-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura;

(1) PMV atau PMVS wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

(2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai PMV atau PMVS, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; b. akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ PMV atau PMVS sehingga kinerja PMV atau PMVS dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien; c. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan PMV atau PMVS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; d. kemandirian (independency), yaitu keadaan PMV atau PMVS yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat; dan e. kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk: a. mengoptimalkan nilai PMV atau PMVS bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Pasangan Usaha, Debitur, kreditur, pemberi dana, dan/atau Investor Dana Ventura; b. meningkatkan pengelolaan PMV atau PMVS secara profesional, efektif, dan efisien; c. meningkatkan kepatuhan Organ PMV atau PMVS dan jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial PMV atau PMVS terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan; d. mewujudkan PMV atau PMVS yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan e. meningkatkan kontribusi PMV atau PMVS dalam perekonomian nasional.

(1) RUPS PMV atau PMVS wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PMV atau PMVS yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Pasangan Usaha, Debitur, kreditur, pemberi dana, Investor Dana Ventura, dan/atau kepentingan Pemegang Saham minoritas.

(1) Pemegang Saham PMV atau PMVS harus memenuhi persyaratan: a. setoran modal Pemegang Saham PMV atau PMVS tidak berasal dari pinjaman; b. setoran modal Pemegang Saham PMV atau PMVS tidak berasal dari kegiatan pencucian uang ( money laundering ) dan kejahatan keuangan; c. tidak tercatat dalam daftar kredit macet; d. tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan; e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir; f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; g. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan h. tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

(2) Bagi PMV atau PMVS yang telah memperdagangkan sahamnya di bursa efek, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Pemegang Saham pengendali PMV atau PMVS yang bersangkutan.

(1) Pemegang Saham PMV atau PMVS dilarang mencampuri kegiatan operasional PMV atau PMVS yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PMV atau PMVS dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.

(2) Pemegang Saham PMV atau PMVS yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PMV atau PMVS yang sama harus mendahulukan kepentingan PMV atau PMVS.

(1) PMV atau PMVS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

(2) Seluruh anggota Direksi dari PMV atau PMVS yang seluruh Pemegang Sahamnya: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.

(3) PMV atau PMVS yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia.

(4) Anggota Direksi PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(5) Anggota Direksi PMV atau PMVS yang berkewarganegaraan asing wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

(1) Anggota Direksi PMV wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Anggota Direksi PMV wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.

(1) PMV atau PMVS yang memiliki aset lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

(2) PMV atau PMVS wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Dewan Komisaris PMV atau PMVS yang berkewarganegaraan asing wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Anggota Dewan Komisaris PMV atau PMVS wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Anggota Dewan Komisaris PMV wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

(1) Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya: a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura; dan/atau b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PMV atau PMVS.

(2) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(1) PMV yang mempunyai UUS atau PMVS wajib memiliki DPS.

(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

(3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam RUPS dan dituangkan dalam akta notaris.

(1) DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi aspek syariah dari kegiatan operasional PMV atau PMVS yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam anggaran dasar PMV atau PMVS yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(1) Anggota DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.

(3) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

(1) Dalam hal anggota DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

(1) Auditor eksternal PMV atau PMVS wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

(2) Pencalonan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai: a. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut; dan b. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di PMV atau PMVS dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada OJK.

(3) PMV atau PMVS wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan PMV atau PMVS dengan standar audit yang berlaku.

(1) PMV atau PMVS wajib menyusun rencana bisnis tahunan.

(2) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. ditetapkan oleh Direksi; b. mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau DPS; dan c. disosialisasikan kepada manajemen dan pegawai di unit kerja terkait.

(3) Rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. kebijakan dan rencana kegiatan usaha; b. kebijakan dan strategi manajemen; c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan; d. penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; e. kinerja keuangan PMV atau PMVS periode sebelumnya; f. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; g. proyeksi rasio-rasio dan tingkat kesehatan keuangan; h. rencana pengembangan dan pemasaran kegiatan usaha; i. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; j. rencana permodalan; k. rencana pendanaan; l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan m. informasi lainnya.

(4) PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali paling lambat tanggal 30 Januari 2017.

(5) PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya.

(6) Apabila tanggal 30 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) jatuh pada hari libur, maka PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan pada hari kerja pertama berikutnya.

(1) PMV atau PMVS wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif.

(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan PMV atau PMVS.

(1) Direksi PMV atau PMVS wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain PMV atau PMVS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup hal sebagai berikut: a. lingkungan pengendalian internal dalam PMV atau PMVS yang disiplin dan terstruktur; b. pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha; c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan PMV atau PMVS pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi PMV atau PMVS, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset PMV atau PMVS; d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang modal ventura; e. tata cara monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi PMV atau PMVS, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan f. mekanisme pelaporan kepada Direksi, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi PMV atau PMVS.

(1) Kebijakan dan strategi komunikasi PMV atau PMVS harus memungkinkan informasi yang dibutuhkan diberikan kepada OJK secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.

(2) PMV atau PMVS wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain.

(1) PMV atau PMVS wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi: a. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal; b. transaksi material dengan pihak terkait; c. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan d. informasi material lain mengenai PMV atau PMVS.

(2) Pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

(1) PMV atau PMVS wajib melakukan penilaian sendiri ( self assesment ) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala.

(2) Penilaian sendiri (self assesment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

(1) PMV atau PMVS wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada setiap akhir tahun buku.

(2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); b. penilaian sendiri (self assesment) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan c. rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diatur dalam Surat Edaran OJK.

(4) PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali pada periode tahun 2017 yang disampaikan paling lambat 30 April 2018.

(5) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

(6) Apabila tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(1) PMV atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1)