POJK Nomor 30-pojk-04-2016 Tahun 2016 — Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

(1) Manajer Investasi yang mengelola DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

(2) Penerbitan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi atau Tim Ahli Syariah.

(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

(4) Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam rangka pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

(5) Biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menjadi beban Manajer Investasi.

(1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diawasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi Manajer Investasi yang mengelola DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. pihak yang dituju; b. tanggal laporan; c. pernyataan mengenai laporan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah; e. opini Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan f. tanda tangan, nama anggota Dewan Pengawas Syariah, jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan nomor izin ASPM.

(4) Laporan hasil pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan batas waktu penyampaian bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

(5) Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tersebut dihitung sejak hari kerja pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memiliki pendapatan dari pengelolaan aset Real Estat DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka: a. Manajer Investasi wajib melakukan penyesuaian sesegera mungkin atas komposisi pendapatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendapatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang berasal dari aset Real Estat DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. Pendapatan yang berasal dari aset Real Estat yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih DIRE Syariah.

(2) Dalam hal DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memiliki Aset yang Berkaitan dengan Real Estat yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menjual sesegera mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak: a. Aset yang Berkaitan dengan Real Estat berupa saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih DIRE Syariah; dan/atau b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva DIRE Syariah.

(1) Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memiliki pendapatan dari pengelolaan aset Real Estat DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. mewajibkan Manajer Investasi melakukan penyesuaian sesegera mungkin atas komposisi pendapatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak pendapatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang berasal dari aset Real Estat DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; b. mewajibkan Manajer Investasi melakukan pembersihan pendapatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dari pengelolaan aset Real Estat DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dengan tidak memperhitungkan pendapatan tersebut dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan memperlakukannya sebagai dana sosial; c. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng mengganti unsur kekayaan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai akibat dari selisih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan/atau d. mewajibkan Manajer Investasi mengumumkan kepada publik kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir hari kerja ke- 2 (kedua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(2) Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memiliki pendapatan dari Aset yang berkaitan dengan Real Estat dan/atau kas dan setara kas yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif selain dalam rangka pembersihan kekayaan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; b. mewajibkan Manajer Investasi atas nama DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menjual atau mengalihkan unsur kekayaan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan: 1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng wajib mengganti unsur kekayaan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai akibat dari selisih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan 2. dalam hal terdapat selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, selisih tersebut dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan diperlakukan sebagai dana sosial; c. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan harga perolehan atau membersihkan dana DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau d. mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(1) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.

(2) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.