POJK Nomor 3-pojk-05 Tahun 2013 — Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

(1) OJK mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada LJKNB yang melakukan pelanggaran berupa: a. belum menyampaikan Laporan Bulanan; b. telah menyampaikan Laporan Bulanan tetapi terlambat; atau c. menyampaikan Laporan Bulanan tetapi tidak benar dan/atau tidak lengkap.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu: a. teguran tertulis pertama; b. teguran tertulis kedua; dan c. teguran tertulis ketiga.

(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan jika: a. LJKNB belum menyampaikan Laporan Bulanan; b. LJKNB terlambat menyampaikan Laporan Bulanan; atau c. diketahui Laporan Bulanan tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan jika setelah ditetapkannya teguran tertulis pertama atau kedua, LJKNB: a. belum menyampaikan Laporan Bulanan; atau b. belum menyampaikan perbaikan atas Laporan Bulanan yang oleh OJK dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap.

(5) Dalam hal LJKNB telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya teguran tertulis ketiga kembali terbukti melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat: a. menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); b. mewajibkan anggota direksi atau pejabat yang setara pada LJKNB dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang; atau c. menginformasikan kepada Pemerintah mengenai pengenaan sanksi teguran tertulis dimaksud, dalam hal LJKNB secara khusus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dibentuk oleh Pemerintah.

(1) LJKNB berupa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode Laporan bulan Agustus 2014 paling lambat akhir bulan berikutnya.

(2) LJKNB berupa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode bulan September 2013, Desember 2013, Maret 2014 dan Juni 2014.

(3) LJKNB berupa PT ASKES (Persero) wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode tahun 2013 yaitu hanya untuk bulan Oktober 2013 dan November 2013 paling lambat akhir bulan berikutnya.

(4) LJKNB berupa PT ASABRI (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), dan PT Taspen (Persero), wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat akhir bulan berikutnya.

(5) LJKNB berupa PT ASABRI (Persero), PT Jasa Raharja (Persero) dan PT Taspen (Persero) tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode bulan September 2013, Desember 2013, Maret 2014 dan Juni 2014.

(6) LJKNB berupa Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Perusahaan Penjaminan Kredit, wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode Laporan bulan Agustus 2014 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

(7) LJKNB berupa PT Jamsostek (Persero) hanya wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode tahun 2013 yaitu bulan Oktober 2013 dan November 2013 paling lambat akhir bulan berikutnya.

(8) LJKNB berupa Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Pegadaian dan Dana Pensiun wajib menyampaikan Laporan Bulanan untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

(9) Dalam hal jangka waktu terakhir penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.