POJK Nomor 27-pojk-03-2015 Tahun 2015 — Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)

Kegiatan Trust ee sebagai agen pembayar ( paying agent ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mencakup: a. membuka dan menutup rekening untuk dan atas nama Settlor ; b. menerima dan menyimpan dana ke dalam rekening Settlor ; c. melakukan pembayaran dari rekening Settlor kepada Beneficiary dan/atau pihak lain; d. mencatat, mendokumentasikan, dan mengadministrasikan dokumen terkait dengan rekening Settlor ; dan/atau e. melakukan kegiatan lain dalam rangka menjalankan fungsi sebagai agen pembayar ( paying agent ).

Kegiatan Trust ee sebagai agen peminjaman secara konvensional ( borrowing agent ) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup: a. memperoleh pinjaman secara konvensional atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang 6 dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; b. melakukan transaksi lindung nilai ( hedging ) atau tahawwuth berdasarkan prinsip syariah; c. mencadangkan dana untuk membayar pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai mekanisme yang ditetapkan Settlor ; dan/atau d. melakukan kegiatan lainnya yang terkait dengan peminjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan Trust , Trust ee dilarang: a. memanfaatkan harta Trust untuk kepentingan sendiri; dan/atau b. melakukan kegiatan diluar yang telah diatur dalam perjanjian Trust , baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan perintah tertulis dari Settlor .

Dalam melaksanakan kegiatan Trust , Trust ee memperoleh fee atau ujroh sesuai perjanjian Trust .

Para pihak dalam kegiatan Trust adalah: a. Bank sebagai Trust ee; b. Settlor ; dan c. Beneficiary.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) tidak terpenuhi, Bank: a. dilarang membuat perjanjian Trust baru; b. wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran persyaratan terjadi; dan c. wajib mengembalikan harta Trust kepada Settlor atau mengalihkan harta Trust kepada trust ee pengganti yang ditunjuk oleh Settlor sesuai perjanjian Trust , apabila Trust ee tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f paling sedikit mencakup: a. manajemen risiko Bank yang memadai khususnya untuk sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk seluruh kegiatan Trust yang diperkenankan; b. Bank tidak sedang dikenakan tindakan pengawasan Bank; dan c. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada saat Bank menyampaikan permohonan untuk melakukan kegiatan Trust .

Perjanjian Trust paling sedikit mencakup: a. penunjukan Bank sebagai Trust ee; b. penunjukan Beneficiary ; c. hak dan kewajiban para pihak, yaitu Trust ee, Settlor , dan Beneficiary ; d. kewajiban Trust ee untuk menjaga kerahasiaan data dan transaksi Settlor dan Beneficiary , kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; e. harta Trust tidak termasuk dalam harta pailit dan wajib dikembalikan kepada Settlor ; f. pencatatan harta Trust dilakukan secara terpisah dari harta Bank; g. pembebasan Trust ee dari tanggung jawab ( indemnification ) terhadap kerugian, kecuali karena kelalaian ( negligence ) dan pelanggaran ( willful misconduct ) yang dilakukan Trust ee; h. mekanisme penghentian perjanjian Trust ; i. penunjukan trust ee pengganti; j. penyelesaian sengketa; k. pilihan hukum ( choice of law ); 12 l. yurisdiksi pengadilan apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum; m. klausul yang menyatakan bahwa kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian Trust adalah kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; n. klausul bahwa perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak; o. tidak bertujuan untuk pencucian uang dan/atau terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; p. tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bank dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a setelah Bank memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16.

Pengawasan aktif Direksi paling sedikit mencakup: a. penetapan Rencana Bisnis Bank untuk kegiatan Trust ; b. penetapan kebijakan dan prosedur Bank untuk kegiatan Trust ; dan c. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan Trust.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank untuk melakukan kegiatan Trust ; dan b. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan Trust.

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup: a. memastikan kegiatan Trust sesuai prinsip syariah; dan b. memastikan prosedur Bank untuk kegiatan Trust sesuai prinsip syariah.

Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. 18

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling sedikit mencakup: a. jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai Trust ee; b. tanggung jawab Bank terhadap risiko dan kerugian; dan c. fee atau ujroh dari kegiatan Trust .

Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Settlor mengenai kinerja Trust ee dalam pengelolaan harta Trust .

40 mencakup informasi paling sedikit mengenai: a. sumber daya manusia unit kerja Trust ee; b. perjanjian Trust dan Settlor ; c. kegiatan Trust ; dan d. posisi aset dan kewajiban Trust .

Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta informasi lain terkait kegiatan Trust.

Laporan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. 20

Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan Bank ( self liquidation ) atau yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank atau Tim Likuidasi harus: a. mengembalikan harta Trust kepada Settlor ; atau b. mengalihkan harta Trust kepada trust ee pengganti, sesuai dengan perjanjian Trust .

Bank menyampaikan: a. permohonan persetujuan prinsip dan permohonan surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27; 22 b. laporan kegiatan Trust sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui: 1) Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten; atau 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan ( Trust ); dan 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan ( Trust ) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.