POJK Nomor 24-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

(1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung.

(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru.

(3) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank wajib menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru, persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang telah diberikan dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru disertai dokumen pendukung.

(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas disertai dokumen pendukung.

(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Bank untuk menghentikan Produk dan/atau Aktivitas dalam hal: a. Produk dan/atau Aktivitas Bank: 1) belum memperoleh persetujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 2) tidak sesuai dengan rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 3) tidak sesuai dengan laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas; 4) tidak sesuai dengan Prinsip Syariah; dan/atau 5) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas dinilai atau berpotensi: 1) menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank; dan/atau 2) meningkatkan risiko hukum atau reputasi Bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; c. Bank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk yang diterbitkan dan/atau Aktivitas yang dilaksanakan; dan/atau d. terdapat pertimbangan lainnya.

(2) Penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku sementara atau permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal Bank diperintahkan untuk menghentikan sementara Produk dan/atau Aktivitas, Bank: a. dilarang melakukan penawaran, penjualan dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Produk dan/atau Aktivitas tersebut; dan b. wajib menyempurnakan Produk dan/atau Aktivitas, dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas.

(3) Otoritas Jasa Keuangan mencabut penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Bank telah menyempurnakan Produk dan/atau Aktivitas.

(4) Dalam hal Bank tidak dapat menyempurnakan Produk dan/atau Aktivitas dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Produk dan/atau Aktivitas tersebut dapat dikenakan penghentian permanen.

(5) Bank hanya dapat menerbitkan kembali Produk dan/atau melaksanakan kembali Aktivitas yang diperintahkan untuk dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(6) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi atas penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas.

(1) Dalam hal Bank diperintahkan untuk menghentikan permanen Produk dan/atau Aktivitas, Bank wajib: a. segera menghentikan penawaran, penjualan, dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Produk dan/atau Aktivitas tersebut; b. menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah terkait Produk dan/atau Aktivitas yang dihentikan; dan c. menyelesaikan kewajiban kepada nasabah Produk dan/atau Aktivitas yang dihentikan sesuai dengan rencana tindak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat penghentian Produk dan/atau Aktivitas.