POJK Nomor 24-pojk-04-2021 Tahun 2021 — Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek bertanggung jawab atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan.

(2) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mendefinisikan interpretasi dari setiap kategori hasil Peringkat dan menerapkan kategori dimaksud secara konsisten pada setiap Pihak dan/atau Efek yang diperingkat.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk melakukan pemantauan dan pemutakhiran secara terus-menerus dan/atau berkala atas setiap hasil Peringkat yang telah dipublikasikan melalui: a. penelaahan mengenai kemampuan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efek-nya diperingkat untuk memenuhi kewajiban pembayaran; b. penelaahan jika terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi Tindakan Pemeringkatan; c. penelaahan jika terdapat perubahan signifikan terhadap Metodologi Pemeringkatan; dan/atau d. penelaahan terkait pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki fungsi penelaahan yang bertugas mengkaji ulang paling sedikit: a. hasil Peringkat yang telah dipublikasikan, secara berkala; b. kelayakan untuk melakukan Pemeringkatan atas jenis Pihak dan/atau Efek yang diperingkat yang secara material berbeda dengan Pihak dan/atau Efek yang saat ini diperingkat; dan c. Metodologi Pemeringkatan serta penerapannya secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Dalam hal hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengakibatkan perlu dilakukan perubahan Metodologi Pemeringkatan, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan perubahan dan melaporkan perubahan Metodologi Pemeringkatan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib: a. menugaskan Analis yang secara individu atau kolektif memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai dan sesuai untuk melaksanakan penugasan Pemeringkatan dan pemantauan atas hasil Peringkat yang telah dipublikasikan; b. menjamin ketersediaan dan keberlanjutan Analis dalam setiap Proses Pemeringkatan; c. memiliki persyaratan dan kualifikasi Analis secara tertulis dan menerapkannya untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas Proses Pemeringkatan; dan d. menetapkan kompetensi Analis.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki: a. komite pemeringkat; dan b. persyaratan dan kualifikasi anggota komite pemeringkat secara tertulis untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas hasil Pemeringkatan.

(2) Komite pemeringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib: a. memiliki tugas dan wewenang secara jelas; b. bertindak secara independen dan objektif; dan c. menerapkan sistem pengambilan keputusan mengenai hasil Peringkat berdasarkan asas setiap anggota komite pemeringkat hanya memiliki satu suara.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib: a. memiliki pejabat kepatuhan; dan b. menetapkan keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawab atas fungsi kepatuhan.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menghilangkan setiap benturan kepentingan yang terjadi atau berpotensi terjadi, yang dapat mempengaruhi: a. Metodologi Pemeringkatan; b. Tindakan Pemeringkatan; dan/atau c. analisis dan keputusan Perusahaan Pemeringkat Efek atau Karyawan.

(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan; b. prosedur atau mekanisme penanganan benturan kepentingan; c. pengambilan keputusan dalam penanganan benturan kepentingan; dan d. administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang memberikan kompensasi kepada Karyawan yang terlibat dalam atau memiliki pengaruh pada Proses Pemeringkatan dengan mendasarkan pada besarnya biaya jasa Pemeringkatan yang dibayar oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efek-nya diperingkat.

(2) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik kompensasi kepada Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan objektivitas Proses Pemeringkatan.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam melakukan pengungkapan hasil Peringkat kepada investor dan pengguna Peringkat lainnya.

(2) Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang membuat pernyataan yang mengesankan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pernyataan menyetujui atas kualitas hasil Peringkat yang dikeluarkan.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan publikasi melalui situs web Perusahaan Pemeringkat Efek atas: a. hasil Peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil Peringkat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dalam perjanjian Pemeringkatan; dan b. Metodologi Pemeringkatan dan kegiatan Pemeringkatan secara umum serta setiap perubahannya.

(2) Hasil Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan kepada Pihak yang dilakukan Pemeringkatan dan/atau Pihak yang Efek-nya dilakukan Pemeringkatan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian Pemeringkatan.

(1) Publikasi hasil Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesainya: a. Pemeringkatan; atau b. pemantauan yang menghasilkan Peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil Peringkat termasuk penarikan hasil Peringkat.

(1) Dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek berhenti melakukan pemantauan atas hasil Peringkat yang telah dipublikasikan, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menarik hasil Peringkat tersebut.

(2) Penarikan hasil Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. diungkapkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek kepada masyarakat; b. disampaikan kepada Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efek-nya diperingkat; dan c. dilaporkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada bursa Efek dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dalam hal penarikan hasil Peringkat tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo dari Efek yang diperingkat.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki fungsi manajemen risiko yang memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan melaporkan risiko yang muncul dari kegiatan usaha Perusahaan Pemeringkat Efek.

(2) Fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyampaikan laporan kepada direksi dalam menilai kecukupan kebijakan, prosedur, dan pengendalian Perusahaan Pemeringkat Efek dalam menetapkan dan mengelola risiko; dan b. dilakukan oleh pejabat yang memiliki keahlian yang memadai dan berpengalaman pada jabatan manajerial.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mengungkapkan pedoman perilaku serta setiap perubahan pedoman perilaku pada situs web Perusahaan Pemeringkat Efek.

(2) Pengungkapan perubahan pedoman perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib membentuk fungsi penanganan pengaduan.

(2) Fungsi penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk menetapkan, memelihara, serta melaksanakan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan.

(3) Kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat paling sedikit: a. sistematika proses pengaduan; b. jangka waktu penanganan pengaduan; c. prosedur penanganan pengaduan; d. unit kerja atau pihak yang mengelola penanganan pengaduan; e. hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan; dan f. evaluasi secara berkala oleh direksi dan dewan komisaris terhadap kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan Pemeringkatan atas permintaan Pihak tertentu wajib membuat perjanjian Pemeringkatan dengan Pihak tertentu dimaksud.

(2) Perjanjian Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: a. nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek; b. nama dan alamat Pihak yang meminta Pemeringkatan; c. maksud dan tujuan Pemeringkatan; d. hak Perusahaan Pemeringkat Efek; e. kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek; f. jangka waktu penyelesaian Pemeringkatan; g. pembatalan dan penundaan Pemeringkatan; h. keberatan; i. kerahasiaan; j. larangan pemberitahuan hasil Peringkat; k. pengumuman hasil Peringkat; l. penyelesaian sengketa; m. pengakhiran perjanjian; dan n. keadaan kahar.

(1) Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri atas: a. perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi, dan/atau Analis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan dokumen: 1. data anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat di bawah direksi dan Analis, meliputi: a) daftar nama; b) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; c) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi; d) fotokopi sertifikat keahlian di bidang Pemeringkatan Efek jika memiliki sertifikat keahlian di bidang Pemeringkat Efek; e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; f) pasfoto berwarna terbaru; dan g) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; 2. surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan: a) cakap melakukan perbuatan hukum; b) mempunyai akhlak dan moral yang baik; c) tidak pernah dinyatakan pailit; d) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau organ lain yang setara dengan rapat umum pemegang saham, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan; f) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang pasar modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; g) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; h) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan sesama anggota direksi, dengan sesama anggota dewan komisaris, dan/atau antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris; i) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan j) mempunyai komitmen terhadap pengembangan industri Pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya; 3. surat pernyataan masing-masing anggota direksi yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain; 4. surat pernyataan masing-masing anggota dewan komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek; dan 5. surat pernyataan dari Analis dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia; b. perubahan Metodologi Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan dokumen perubahan dimaksud; c. penarikan hasil Peringkat sebagaimana Pasal 29 ayat (2)

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.

(2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

(1) Dalam hal batas waktu penyampaian kewajiban laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib disampaikan paling lama pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(2) Dalam hal penyampaian laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15