POJK Nomor 24-pojk-04-2016 Tahun 2016 — Agen Perantara Pedagang Efek

(1) Pihak yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang merupakan badan hukum.

(1) Kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

(1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dan kegiatan lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan; c. fotokopi izin usaha; d. data kantor pusat yang memuat alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; e. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang Efek, meliputi: 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing; 4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan 5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; f. dokumen pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang meliputi: 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing; 4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan 5. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan; g. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap 8 pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek beserta uraian tugasnya; h. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen i. proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut: 1. target jenis calon nasabah (pangsa pasar); dan 2. target jumlah calon nasabah.

(1) Dokumen permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat atau lainnya, atau surat elektronik dengan alamat pendaftaranappe@ojk.go.id.

(1) Dalam memproses permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam

(2) Dalam hal Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan tidak melaksanakan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Tanda Terdaftar Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan menjadi tidak berlaku.

(1) Agen Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan laporan setiap dimulainya dan/atau berakhirnya kontrak kerja sama dengan Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Laporan dimulainya kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen kontrak kerja sama dan dokumen kelayakan uji tuntas dengan Perantara Pedagang Efek.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab atas kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan.

(2) Pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai pengalaman dalam kegiatan pemasaran paling singkat 3 (tiga) tahun.

(3) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi paling sedikit sebagai berikut: a. memastikan proses kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan telah berjalan sesuai dengan: 1. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dengan Perantara Pedagang Efek; 2. prosedur operasi standar Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan; dan 3. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di Gerai; b. memastikan dokumen atas proses kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah lengkap; dan c. memastikan proses kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dilarang merangkap bekerja pada perusahaan lain.

(1) Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dilarang merangkap bekerja pada perusahaan lain.

(2) Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) lokasi Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan.

(3) Perangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Gerai.

(1) Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dimulainya kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dimaksud.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format laporan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Agen Perantara Pedagang Efek dapat membuka Gerai melalui kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di Gerai wajib dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

(1) Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap penambahan dan pemutusan kerjasama dengan Agen Perantara Pedagang Efek.

(2) Laporan setiap penambahan dan pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penambahan dan pemutusan kerjasama tersebut.

(3) Perantara Pedagang Efek wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan format laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(4) Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember paling lambat setiap hari kerja ke-15 (kelima belas) setelah akhir bulan laporan.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.