POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk… | Pasal.id
POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi
Peraturan Badan Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi
Dicabut
Pengundangan
26 November 2015
Pertanyaan umum
Apa yang diatur dalam POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi?
POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi.
Kapan POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi disahkan?
POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi disahkan pada tahun 2015.
Apakah POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi pernah diubah atau dicabut?
Ya. POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi telah dicabut oleh: Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI.
Apa status hukum POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi saat ini?
POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi saat ini berstatus Dicabut, diganti oleh Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang PRODUK ASURANSI DAN SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI.
Siapa yang menetapkan POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi?
POJK Nomor 23-pojk-05-2015 Tahun 2015 — Produk Asuransi Dan Pemasaran Asuransi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
BAB II
PRODUK ASURANSI
Pasal 2
Setiap Produk Asuransi harus memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan.
Pasal 3
Produk Asuransi harus memiliki:
a. Premi atau Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif; dan
b. Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:
1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
2. mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.
Pasal 4
(1) PAYDI harus memenuhi kriteria:
a. memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
b. memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
c. memiliki strategi investasi yang spesifik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 5
(1) Produk Asuransi Bersama dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama antara:
a. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Iainnya;
b. Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya; atau
c. Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
(2) Pembagian risiko antara Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Produk Asuransi Bersama harus sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
(3) Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pertanggungan bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang bersifat kasus per kasus.
Pasal 6
(1) Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan yang menjadi ketua (leader) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;
b. tugas ketua;
c. pembagian risiko untuk masing-masing Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing Perusahaan;
d. tata cara pembayaran Premi atau Kontribusi oleh pemegang polis;
e. prosedur underwriting, prosedur penerimaan, dan penerusan Premi atau Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan
f. prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
Pasal 7
Produk Asuransi Standar harus memenuhi kriteria yaitu memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi.
Pasal 8
(1) Produk Asuransi Mikro harus memiliki karakteristik:
a. sederhana;
b. mudah;
c. ekonomis; dan
d. segera.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.
Pasal 9
(1) Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf c, dan huruf d.
(2) Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan angka 2.
Pasal 10
(1) Perusahaan harus memberi nama untuk setiap Produk Asuransi yang dipasarkan.
(2) Nama Produk Asuransi yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna;
b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan
c. sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan ke OJK.
(3) Nama dari Produk Asuransi Mikro harus menggunakan frasa "asuransi mikro" atau frasa lain yang semakna.
Polis Asuransi untuk Produk Asuransi dengan prinsip syariah, selain harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. jenis akad yang digunakan;
b. hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;
c. besar Kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana tabarru', ujrah, dan dana investasi;
d. besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musytarakah;
e. alokasi penggunaan surplus underwriting untuk dana tabarru', dana peserta, dan/atau dana Perusahaan; dan
f. pemberian qardh oleh Perusahaan dalam hal dana tabarru' tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi.
Pasal 13
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku juga bagi Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Mikro, kecuali huruf e, huruf i, huruf j, dan huruf n.
Pasal 14
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku juga bagi Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Mikro dengan prinsip syariah, kecuali Pasal 11 huruf e, huruf i, huruf j, huruf n, dan Pasal 12 huruf b.
Pasal 15
(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama harus memuat bagian risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
Pasal 16
(1) Ketentuan mengenai kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
(2) Kurs ekuivalen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan sejumlah mata uang asing yang seharusnya diterima oleh penerima pembayaran tersebut jika pembayaran dilakukan dengan mata uang asing dimaksud.
Pasal 17
Perusahaan dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan:
a. bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau
b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi.
Pasal 18
(1) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan harus memuat penyelesaian sengketa yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan.
(2) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan, harus memberikan pilihan
alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
(3) Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Perusahaan.
Pasal 19
(1) Polis Asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(2) Dalam hal Polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai:
a. pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan; dan/atau
b. pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan penyebab risiko atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Perusahaan.
Pasal 20
(1) Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia.
Pasal 21
(1) Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik.
(2) Dalam hal Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memperoleh persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Pasal 22
Dalam pemasaran Produk Asuransi kumpulan, Perusahaan wajib:
a. menerbitkan Polis Asuransi induk yang mencantumkan nama tertanggung atau peserta asuransi dan masa pertanggungan dari masing-masing tertanggung atau peserta asuransi; dan
b. menerbitkan bukti kepesertaan bagi masing-masing tertanggung/peserta asuransi.
Pasal 23
(1) Setiap polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan.
(2) Polis standar asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai Polis Asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.
Dalam setiap penutupan asuransi, Polis Asuransi harus sesuai spesimen Polis Asuransi yang dilaporkan oleh Perusahaan atau polis standar asuransi yang dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada OJK.
Pasal 25
Dalam hal OJK menilai bahwa dalam ketentuan Polis Asuransi atau polis standar asuransi terdapat hal-hal yang dapat merugikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta,
atau Perusahaan, OJK dapat meminta Perusahaan atau ketua asosiasi industri asuransi untuk mengubah ketentuan Polis Asuransi atau polis standar asuransi dimaksud sesuai dengan rekomendasi OJK.
Pasal 26
(1) Perhitungan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.
(2) Penetapan Premi atau Kontribusi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum harus dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit sebagai berikut:
a. Premi atau Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profile) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling kurang 5 (lima) tahun terakhir; dan
b. biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya.
Pasal 27
(1) Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak Perusahaan maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.
(2) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Produk Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, maka besar pengembalian Premi atau Kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proportional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian Premi atau Kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, dan/atau tenaga pemasar.
BAB III
PERSETUJUAN DAN PENCATATAN PRODUK ASURANSI
Pasal 28
(1) Setiap Produk Asuransi baru yang akan dipasarkan wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan.
(2) Kriteria Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Produk Asuransi yang belum pernah dipasarkan oleh Perusahaan yang bersangkutan; atau
b. Produk Asuransi tersebut merupakan perubahan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan, yang perubahannya meliputi:
1. risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;
2. rumusan Premi atau Kontribusi;
3. perubahan kategori risiko;
4. asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi atau Kontribusi; dan/atau
5. metode perhitungan nilai tunai.
(3) Produk Asuransi baru yang akan dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan.
Pasal 29
(1) Pelaporan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh direksi Perusahaan atau yang setara.
(2) Dalam hal Produk Asuransi baru yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan Produk Asuransi Bersama, pelaporan dilakukan oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
Pasal 30
(1) Perusahaan yang akan melaporkan Produk Asuransi baru harus:
a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; dan
b. tidak sedang dikenai sanksi administratif.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pelaporan Produk Asuransi baru dimaksud merupakan:
a. pengganti atau perbaikan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dan merupakan bagian dari rencana penyehatan Perusahaan yang telah disetujui oleh OJK; atau
b. salah satu upaya untuk dapat dicabutnya sanksi administratif yang dikenakan karena Perusahaan belum melaporkan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan.
Pasal 31
Produk Asuransi yang wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah Produk Asuransi baru selain Produk Asuransi Standar.
Pasal 32
(1) Pelaporan Produk Asuransi baru untuk memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a. formulir pelaporan Produk Asuransi baru;
b. proyeksi pendapatan Premi atau Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
c. deskripsi Produk Asuransi baru;
d. spesimen Polis Asuransi; dan
e. surat pernyataan dewan pengawas syariah, khusus untuk Produk Asuransi dengan prinsip syariah.
Pasal 33
Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam hal pelaporan Produk Asuransi Bersama merupakan pelaporan:
a. Produk Asuransi baru yang belum pernah dipasarkan oleh Perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, harus dilengkapi dengan dokumen perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
b. Produk Asuransi baru yang merupakan perubahan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
Pasal 34
(1) Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, untuk pelaporan Produk Asuransi kredit dan/atau suretyship harus dilengkapi dengan dokumen lain.
(2) Ketentuan mengenai dokumen lain untuk pelaporan Produk Asuransi kredit dan/atau suretyship diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan Produk Asuransi kredit dan/atau suretyship.
Pasal 35
OJK memberikan surat persetujuan atas pelaporan Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
Pasal 36
Perusahaan dilarang memasarkan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebelum mendapatkan surat persetujuan dari OJK.
Pasal 37
Produk Asuransi yang wajib dilaporkan kepada OJK untuk memperoleh surat pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar; dan
b. Produk Asuransi yang telah dipasarkan yang mengalami perubahan selain perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
1. Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung orang perorangan; atau
2. Produk Asuransi dimaksud dipasarkan kepada tertanggung selain orang perorangan, yang pernah dihentikan pemasarannya.
Pasal 38
(1) Pelaporan Produk Asuransi baru yang berupa Produk Asuransi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a. formulir pelaporan Produk Asuransi baru;
b. deskripsi Produk Asuransi baru; dan
c. surat pernyataan dewan pengawas syariah mengenai kesesuaian Produk Asuransi yang dilaporkan dengan prinsip syariah, khusus untuk Produk Asuransi Standar dengan prinsip syariah.
(2) Surat pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mencakup paling sedikit:
a. Polis Asuransi;
b. deskripsi Produk Asuransi;
c. brosur atau media pemasaran;
d. kebijakan dan prosedur pengelolaan kekayaan; dan
e. kebijakan akuntansi terkait dengan produk yang akan dipasarkan.
Pasal 39
Pelaporan perubahan atas Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a. formulir pelaporan perubahan Produk Asuransi;
b. surat persetujuan atau surat pencatatan atas Produk Asuransi sebelum perubahan;
c. deskripsi Produk Asuransi;
d. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan; dan
e. spesimen Polis Asuransi setelah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi selain Produk Asuransi Standar.
Pasal 40
(1) Pelaporan Produk Asuransi Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yang merupakan Produk Asuransi Bersama, selain harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, juga harus dilengkapi dengan dokumen perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2) Pelaporan perubahan atas Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41
OJK memberikan surat pencatatan atas pelaporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
Pasal 42
Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dipasarkan oleh Perusahaan setelah mendapatkan tanda terima dari OJK atas penyampaian pelaporan Produk Asuransi dimaksud.
Pasal 43
(1) Dalam hal pelaporan Produk Asuransi baru atau perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan belum memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan atau belum memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33
Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format pelaporan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dalam Surat Edaran OJK.
BAB IV
SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI
Pasal 45
(1) Perusahaan hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut:
a. secara langsung (direct marketing);
b. agen asuransi;
c. Bancassurance; dan/atau
d. badan usaha selain bank.
(2) Pemasaran Produk Asuransi Mikro dapat dilakukan melalui saluran pemasaran pada ayat (1) dan/atau tenaga pemasar.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai saluran pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.
Pasal 46
Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d wajib memiliki perjanjian tertulis dengan pihak yang melakukan pemasaran.
Pasal 47
(1) Saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat menggunakan media komunikasi jarak jauh.
(2) Pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai identitas Perusahaan, Produk Asuransi yang ditawarkan, serta syarat dan ketentuan Polis Asuransi.
(3) Saluran pemasaran dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PAYDI wajib diikuti dengan pertemuan langsung secara tatap muka.
Pasal 48
Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, wajib memastikan bahwa agen asuransi tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai agen asuransi.
Pasal 49
(1) Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui Bancassurance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan Bancassurance dari OJK.
(2) Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui Bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari OJK.
Pasal 50
Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dengan kriteria tertentu harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan dari OJK.
Pasal 51
Pemasaran Produk Asuransi Mikro melalui tenaga pemasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan mengenai asuransi dan Produk Asuransi Mikro.
Pasal 52
Dalam hal pemasaran Produk Asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), Perusahaan wajib:
a. memastikan bahwa pihak yang melakukan pemasaran dimaksud menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan; dan
b. bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan.
BAB V
PERLINDUNGAN KONSUMEN ASURANSI
Pasal 53
(1) Perusahaan dan/atau perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan
tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan.
(2) Perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian Produk Asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (customer risk profile assessment).
(3) Perusahaan wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Pasal 54
(1) Perusahaan wajib menyampaikan Polis Asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik.
(2) Dalam hal Polis Asuransi disampaikan dalam bentuk digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Polis Asuransi yang berupa ikhtisar polis tetap wajib disampaikan dalam bentuk hardcopy.
BAB VI
MANAJEMEN PRODUK ASURANSI
Pasal 55
(1) Perusahaan wajib memiliki rencana pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi yang ditetapkan oleh direksi atau yang setara.
(2) Rencana pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana bisnis Perusahaan.
(3) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyusunan rencana pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran OJK mengenai rencana korporasi dan rencana bisnis perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
Pasal 56
(1) Perusahaan wajib melakukan pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi.
(2) Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengevaluasi antara lain:
a. embedded value atas Produk Asuransi dimaksud;
b. profit testing dan asset share dengan menggunakan asumsi pada saat pemantauan; dan
c. analisis atas value new business (dampak new business suatu Produk Asuransi terhadap solvabilitas atau modal).
Pasal 57
(1) OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk menghentikan pemasaran Produk Asuransi, dalam hal:
a. Produk Asuransi yang dipasarkan berbeda dengan Produk Asuransi yang telah memperoleh surat persetujuan atau surat pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan/atau
b. Produk yang dipasarkan tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perusahaan wajib menghentikan seluruh kegiatan pemasaran Produk Asuransi yang dikenakan penghentian oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 58
(1) Perusahaan wajib melaporkan penghentian pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian pemasaran Produk Asuransi dimaksud.
(2) Perusahaan yang telah menghentikan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat memasarkan Produk Asuransi tersebut kembali setelah Produk Asuransi tersebut telah mendapatkan surat persetujuan atau surat pencatatan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59
Penghentian pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak boleh mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda;
c. kewajiban bagi direksi atau yang setara untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
d. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
e. pencabutan izin usaha.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.
(5) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk Perusahaan.
(6) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61
(1) Surat pencatatan atas Produk Asuransi yang telah diterbitkan oleh OJK sebelum Peraturan OJK ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Proses pelaporan Produk Asuransi yang belum selesai pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku tunduk pada Peraturan OJK ini.
(3) Dalam hal OJK telah menyampaikan pemberitahuan mengenai kelengkapan dokumen dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dihitung sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.
(4) Asosiasi harus melaporkan spesimen polis standar asuransi yang telah terbit sebelum Peraturan OJK ini mulai berlaku kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.
(5) Ketentuan mengenai PAYDI sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini sampai dengan Surat Edaran OJK mengenai PAYDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Produk Asuransi dan pemasaran Produk Asuransi tunduk pada Peraturan OJK ini.
Pasal 63
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(3) Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anuitas asuransi jiwa dan PAYDI.
(4) Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperluas dengan mengikuti perluasan ruang lingkup usaha asuransi.
huruf b harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
a. saat berlakunya pertanggungan;
b. uraian manfaat yang diperjanjikan;
c. cara pembayaran Premi atau Kontribusi;
d. tenggang waktu (grace period) pembayaran Premi atau Kontribusi;
e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau Kontribusi;
g. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dilakukan melewatienggang waktu yang disepakati;
h. periode pada saat Perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (incontestable period) pada Produk Asuransi jangka panjang;
i. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai;
j. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;
k. klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya;
I. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
m. tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; dan
o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.
(2) Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama diterbitkan oleh Perusahaan yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
(3) Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama harus ditandatangani oleh:
a. seluruh Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama; atau
b. Perusahaan yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
(4) Dalam hal Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama ditandatangani hanya oleh Perusahaan yang menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi
Bersama, perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Polis Asuransi untuk Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan bahwa Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama terikat sesuai porsi risiko masing-masing.
(3) Penetapan Premi atau Kontribusi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit sebagai berikut:
a. Premi atau Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita;
b. perkiraan hasil investasi dari Premi atau Kontribusi; dan
c. biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya.
(3) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, Perusahaan harus membayar paling sedikit sejumlah:
a. nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi dengan prinsip syariah; atau
b. akumulasi dana investasi peserta bagi Produk Asuransi dengan prinsip syariah, pada saat penghentian tersebut.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi kredit dan/atau suretyship harus memenuhi persyaratan/kriteria lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan/kriteria usaha asuransi kredit dan/atau suretyship.
(2) Surat pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus menyatakan kesesuaian Produk Asuransi yang dilaporkan dengan prinsip syariah yang paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:
a. Polis Asuransi;
b. deskripsi Produk Asuransi;
c. brosur atau media pemasaran;
d. kebijakan dan prosedur pengelolaan kekayaan; dan
e. kebijakan akuntansi terkait dengan produk yang akan dipasarkan.
huruf b, harus dilengkapi dengan surat persetujuan atau surat pencatatan Produk Asuransi Bersama dimaksud.
, OJK menyampaikan pemberitahuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau dokumen yang harus dilengkapi kepada Perusahaan melalui:
a. surat;
b. surat elektronik;
c. pertemuan dengan pihak Perusahaan di kantor OJK; dan/atau
d. cara lain yang dapat ditelusuri dan disimpan buktinya.
(2) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan/atau melengkapi dokumen, Perusahaan dianggap membatalkan pelaporan Produk Asuransi baru atau perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan.
(3) Apabila Perusahaan tetap bermaksud memasarkan Produk Asuransi baru atau melakukan perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan harus menyampaikan kembali pelaporan Produk Asuransi baru atau perubahan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dimaksud kepada OJK.
(3) Evaluasi pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik oleh Aktuaris Perusahaan sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi aktuaris Indonesia.
(4) Berdasarkan evaluasi pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aktuaris Perusahaan memberikan rekomendasi untuk:
a. melanjutkan pemasaran Produk Asuransi;
b. mengubah asumsi yang digunakan dalam Produk Asuransi; atau
c. menghentikan pemasaran Produk Asuransi.
(5) Perusahaan wajib mendokumentasikan hasil pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaporan penghentian pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh direksi Perusahaan atau yang setara dilengkapi dengan:
a. penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi; dan
b. data Polis Asuransi yang masih aktif.