POJK Nomor 20-pojk-03-2015 Tahun 2015 — Penerbitan Dan Persyaratan Efek Berangun Bank Syariah

(1) Efek Beragun Aset memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

(2) Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad dan portofolionya yang berupa Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

(1) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Beragun Aset Syariah yang diawasi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Manajer Investasi yang mengelola Efek Beragun Aset Syariah.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. pihak yang dituju; b. tanggal laporan; c. pernyataan mengenai laporan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah; e. opini Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan f. tanda tangan, nama anggota Dewan Pengawas Syariah, jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan nomor izin Ahli Syariah Pasar Modal.

(4) Laporan kegiatan pengawasan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola Efek Beragun Aset Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada akhir bulan ketiga.

(5) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah wajib memuat ketentuan paling sedikit: a. kata “Syariah” pada nama Efek Beragun Aset yang diterbitkan; b. pernyataan bahwa: 1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Efek Beragun Aset Syariah sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif; 2. aset yang menjadi portofolio Efek Beragun Aset Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan c. informasi mengenai: 1. mekanisme pembersihan portofolio yang menjadi dasar Efek Beragun Aset Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; 2. pengelolaan dana yang menjadi kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; 3. Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Efek Beragun Aset Syariah; 4. ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak; 5. besarnya nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa; dan 6. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa.

(2) Ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula dicantumkan sebagai informasi tambahan dalam Prospektus disertai dengan informasi mengenai: a. Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi; b. anggota direksi atau pejabat penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang memahami kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan c. hasil pemeringkatan Efek Beragun Aset Syariah, jika ditawarkan melalui Penawaran Umum.

(1) Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan kekayaan Efek Beragun Aset Syariah terdapat unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Efek Beragun Aset selain dalam rangka pembersihan kekayaan Efek Beragun Aset dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; b. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio Efek Beragun Aset dengan harga perolehan atau membersihkan dana Efek Beragun Aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. mewajibkan Manajer Investasi atas nama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah menjual atau mengalihkan unsur kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau d. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pemegang Efek Beragun Aset Syariah informasi tentang perolehan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).

(3) Dalam hal hari ke-12 (dua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(1) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah tersebut.

(2) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah tersebut.

(1) Prospektus EBAS-SP wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Prospektus EBAS-SP paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: a. Portofolio berupa Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang menjadi dasar EBAS-SP tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; b. Adanya jaminan dari Penerbit EBAS-SP yang menyatakan bahwa selama periode EBAS-SP Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang menjadi dasar EBAS-SP tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; c. Pejabat penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Wali Amanat dan Bank Kustodian EBAS-SP memahami kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, jika Wali Amanat dan Bank Kustodian dari EBAS-SP tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah; d. Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan EBAS-SP; e. ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak; f. besarnya nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa; g. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa; dan h. hasil pemeringkatan EBAS-SP, jika ditawarkan melalui Penawaran Umum.