POJK Nomor 19-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

(1) Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah tabungan yang memiliki karakteristik Basic Saving Account (BSA).

(2) Karakteristik BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut: a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia; b. dalam mata uang Rupiah; c. tanpa batas minimum setoran; d. tanpa batas minimum saldo rekening; e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); f. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank; h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk: 1. administrasi bulanan, 2. pembukaan rekening, 3. transaksi penyetoran tunai, 4. transaksi transfer masuk, 5. transaksi pemindahbukuan, dan 6. penutupan rekening; i. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler; j. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.

(3) Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya.

(4) Bank diberikan kebebasan untuk menetapkan: a. nama produk tabungan dengan karakteristik BSA; dan b. bentuk bukti kepemilikan rekening tabungan.

(5) Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dan/atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler setelah: a. Bank terlebih dahulu meminta konfirmasi persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA; atau b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA untuk mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler.

(1) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan Bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA, dalam hal: a. calon debitur telah menjadi nasabah paling singkat 6 (enam) bulan; atau b. calon debitur menjadi nasabah kurang dari 6 (enam) bulan, namun Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan calon debitur dan/atau kemampuan keuangan yang bersangkutan; dan c. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lain dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.

(1) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen.

(2) Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan oleh Bank.

(3) Pencairan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui: a. rekening tabungan dengan karakteristik BSA milik debitur; atau b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur.

(1) Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia; b. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3; c. memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa: 1. Short Message Service (SMS) banking atau mobile banking, dan 2. internet banking atau host to host.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(1) Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 dan BPR atau BPRS yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a. huruf b, dan huruf c dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan internet banking dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.

(2) Permohonan untuk menyelenggarakan internet banking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui apabila Bank juga disetujui menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.

(1) Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan.

(2) Bank harus mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai dengan disertai dokumen pendukung.

(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis terhadap kemampuan Bank, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dengan karakteristik penyelenggaraan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh Bank.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama dengan Agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor Bank.

(2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Agen perorangan; dan/atau b. Agen berbadan hukum.

(1) Agen hanya dapat melayani nasabah dan/atau calon nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen yang mencakup desa atau setara dan/atau daerah lain di sekitarnya.

(2) Penetapan wilayah lain di sekitar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen, dan/atau kondisi topologi wilayah.

(1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat bertindak sebagai pemasar asuransi mikro berdasarkan perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang menerbitkan produk asuransi mikro, dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Bank penyelenggara Laku Pandai.

(2) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat memasarkan produk dan/atau jasa keuangan lainnya sepanjang: a. telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan jasa keuangan yang dipasarkan; b. memberitahukan kepada Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan Agen tersebut; dan c. tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah terlebih dahulu bekerjasama dengan Agen.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat bekerjasama dengan Agen perorangan yang belum bekerjasama dengan Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis.

(2) Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bekerjasama dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain sepanjang hasil analisis Bank penyelenggara menunjukkan Agen tersebut masih dapat memberikan pelayanan dengan baik.

(3) Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank lain yang telah bekerjasama dengan Agen berbadan hukum dimaksud.

(1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016.

(2) Kerjasama yang dilakukan setelah 31 Desember 2016 antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen yang berkedudukan di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota, wajib diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota dalam jumlah tertentu.

(3) Kewajiban kerjasama Bank penyelenggara Laku Pandai dengan Agen dalam jumlah tertentu di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat melakukan kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank.

(2) Dalam hal jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai tidak tersedia di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen, Bank dapat bekerjasama dengan calon Agen tersebut sepanjang: a. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten yang berbatasan dengan lokasi calon Agen; atau b. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen dan pegawai dari kantor Bank tersebut masih dapat melakukan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara langsung; dan c. di lokasi tempat kedudukan calon Agen belum tersedia layanan keuangan yang memadai.

(1) Dalam menyelenggarakan Laku Pandai, Bank dapat menetapkan pemakaian electronic device yang berbeda antar Agen berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2) Sistem aplikasi yang digunakan dalam electronic device di lokasi Agen untuk penyelenggaraan Laku Pandai wajib berasal dari Bank penyelenggara.

(1) Transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank penyelenggara Laku Pandai harus dibukukan pada rekening nasabah di core banking system yang dimiliki oleh Bank pada saat yang bersamaan (real time).

(2) Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank yang bersangkutan.

(1) Terhadap calon nasabah tabungan dengan karakteristik BSA, Bank dengan bantuan Agen cukup menerapkan prosedur Customer Due Dilligence (CDD) yang lebih sederhana.

(2) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap calon nasabah apabila, paling sedikit: a. terdapat ketidaksesuaian profil calon nasabah; b. calon nasabah merupakan Politically Exposed Person (PEP); dan/atau c. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

(3) Terhadap calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dengan bantuan Agen wajib meminta informasi paling sedikit mencakup: a. nama lengkap; b. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat domisili apabila ada; c. tempat dan tanggal lahir; dan d. pekerjaan.

(4) Informasi calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil calon nasabah dan spesimen tanda tangan.

(1) Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.

(2) Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran tunai yang telah dilakukan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening.

(1) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang pembukaan rekeningnya dilakukan melalui prosedur CDD yang lebih sederhana.

(2) Dalam hal tabungan nasabah tidak lagi memenuhi karakteristik BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bank dengan bantuan Agen wajib melakukan CDD ulang melalui prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.

(1) Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi e-banking pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank.

(2) Dalam pelaksanaan prinsip keaslian (authentication), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menetapkan dua faktor keaslian (two factor authentication).

(3) Dalam pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari (non repudiation), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menerapkan messaging security dan end to end encryption.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

(2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai.

(2) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

(3) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan.

(4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja terakhir sebelumnya.

(5) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online.

(6) Selama penyampaian laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan hardcopy dan softcopy laporan secara offline kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

(2) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

(1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaaan (on site supervision) terhadap Agen.

(2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Agen.

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9), Pasal 8, Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko.

(3) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada Bank.

(4) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

(1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(1) Bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan akan mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam tahun 2015 namun belum mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam RBB, dapat mencantumkan rencana penyelenggaraan dalam revisi RBB.

(2) Penyampaian revisi RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai penyampaian perubahan RBB yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.