POJK Nomor 17 Tahun 2025 — Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

(1) Penyelenggara yang melakukan peningkatan modal disetor wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit: a. bukti surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri terkait peningkatan modal disetor; b. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya; c. surat pemberitahuan pajak selama 2 (dua) tahun terakhir dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana setoran modal, jika PSP merupakan orang perseorangan; d. laporan keuangan pemegang saham terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, jika PSP berbentuk badan hukum; e. rekening koran selama 6 (enam) bulan terakhir dalam periode penyetoran modal, jika PSP merupakan orang perseorangan; f. laporan realisasi peningkatan modal disetor; dan g. akta perubahan anggaran dasar.

(4) Peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan kemampuan keuangan PSP.

(5) Peningkatan modal disetor dilarang dilakukan selain dalam bentuk: a. setoran tunai; b. kapitalisasi saldo laba; dan/atau c. dividen saham.

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, calon Penyelenggara harus menyampaikan pemenuhan kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Dalam hal calon Penyelenggara tidak memenuhi kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian dokumen permohonan; b. penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama; c. analisis potensi dan kelayakan; d. penelitian sumber dana setoran modal; dan e. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam mendukung penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta dokumen yang memuat informasi lain yang dianggap perlu.

(6) Untuk mendukung penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta calon Penyelenggara untuk melakukan presentasi atau pemaparan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Permohonan perizinan calon Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon tercantum dalam Lampiran pada Format 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai dokumen paling sedikit: a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh menteri atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana; b. dalam hal terdapat perubahan data pemegang saham: 1. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan: a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing yang masih berlaku; b) fotokopi nomor pokok wajib pajak; c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan d) surat pernyataan pemegang saham perorangan tercantum dalam Lampiran pada Format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 2. untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan: a) fotokopi akta pendirian badan hukum dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh menteri atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; b) pernyataan pemegang saham badan hukum tercantum dalam Lampiran pada Format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan c) fotokopi nomor pokok wajib pajak badan hukum; 3. untuk pemegang saham pemerintah pusat, dengan melampirkan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan 4. untuk pemegang saham pemerintah daerah, dengan melampirkan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan; c. dalam hal terdapat perubahan data direksi dan dewan komisaris: 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing yang masih berlaku; 2. fotokopi izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang masih berlaku dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang, bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia; 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan 5. surat pernyataan anggota Direksi tercantum dalam Lampiran pada Format 5 dan surat pernyataan anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran pada Format 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. dokumen persyaratan administratif dan hasil penilaian sendiri yang telah dilakukan oleh calon Penyelenggara untuk permohonan persetujuan sebagai Pihak Utama, jika terdapat perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; e. struktur organisasi calon Penyelenggara, beserta dengan nama pejabat dan pegawai calon Penyelenggara; f. pedoman sistem pengendalian internal, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perseroan; g. formulir strategi manajemen risiko tercantum dalam Lampiran Format 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; h. surat pernyataan PSP atau anggota pendiri bagi koperasi untuk mempertahankan kedudukannya sebagai PSP atau anggota pendiri bagi koperasi pada Penyelenggara sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha calon Penyelenggara, tercantum dalam Lampiran pada Format 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; i. pedoman atau standar prosedur operasional paling sedikit: 1. pelaksanaan kegiatan Layanan Urun Dana; 2. pelayanan terhadap Pengguna; 3. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan 4. pelaksanaan perdagangan Efek yang diselenggarakan untuk Efek bersifat ekuitas; j. bukti setoran modal paling sedikit 100% (seratus persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; k. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit: 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan; 2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan 3. laporan keuangan posisi terakhir dan proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan; l. surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik; m. bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional calon Penyelenggara tercantum dalam Lampiran pada Format 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; n. bukti kesiapan operasional berupa: 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor, ruangan kantor, unit layanan; dan 2. daftar inventaris dan peralatan kantor; o. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara; p. perjanjian pemberian jasa Bank Kustodian untuk Layanan Urun Dana; q. perjanjian penggunaan layanan jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; r. surat pernyataan penunjukan Pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal bagi calon Penyelenggara yang melayani penawaran Sukuk oleh Penerbit melalui Layanan Urun Dana, jika calon Penyelenggara tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah; s. rekomendasi dari Asosiasi; dan t. bukti keahlian dan/atau latar belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dan bukti keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b.

(2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus menyampaikan dokumen paling sedikit: a. fotokopi anggaran dasar Penyelenggara yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah; b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah; dan c. fotokopi izin ahli syariah pasar modal yang masih berlaku yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah.

(3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh calon Penyelenggara.

(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi, kelengkapan dokumen, dan/atau presentasi atas Sistem Elektronik atau tindakan lain kepada calon Penyelenggara.

(5) Apabila calon Penyelenggara tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan, calon Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan perizinan.

(6) Apabila calon Penyelenggara dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa pemenuhan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membutuhkan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu lebih dari sebagaimana yang diatur pada ayat (5) apabila Penyelenggara dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa pemenuhan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membutuhkan perpanjangan waktu.

(7) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan ketentuan: a. jangka waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak batas waktu pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan b. perpanjangan waktu diberikan paling banyak 1 (satu) kali atas setiap permohonan izin usaha.

(8) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan perizinan diterima lengkap.

(9) Permohonan perizinan otomatis mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui.

(1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dapat mengembalikan izin dengan mengajukan surat permohonan pengembalian izin sebagai Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penyelenggara yang mengajukan permohonan pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengalihkan pengelolaan Pengguna dan Efek kepada Penyelenggara lain; dan b. menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya terkait Layanan Urun Dana.

(3) Surat permohonan pengembalian izin sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan tercantum dalam Lampiran pada Format 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai dengan dokumen paling sedikit: a. bukti penyerahan Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara lainnya yang menjalankan kegiatan Layanan Urun Dana sejenis, jika dilakukan pengalihan pengelolaan Pengguna dan Efek kepada Penyelenggara lain; b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Pihak lain; c. surat pernyataan penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna tercantum dalam Lampiran pada Format 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; d. bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban terkait Layanan Urun Dana kepada Penerbit dan Pemodal; dan e. surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha sebagai Penyelenggara.

(4) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah Penyelenggara memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Penyelenggara yang belum dipenuhi termasuk kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang timbul pada saat izin Penyelenggara belum dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh: a. calon PSP atau anggota Direksi dalam hal masih dalam proses permohonan persetujuan prinsip Penyelenggara; atau b. anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon berdasarkan surat permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama tercantum dalam Lampiran pada Format 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keua ngan ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif dan hasil penilaian sendiri yang telah dilakukan oleh Penyelenggara.

(2) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Pihak Utama, permohonan diajukan oleh: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan; b. anggota Dewan Komisaris jika seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan calon Pihak Utama; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham jika seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan calon Pihak Utama.

(3) Penyelenggara harus menyampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh: a. calon PSP atau calon Direksi dalam hal masih dalam proses permohonan persetujuan prinsip atau permohonan izin usaha Penyelenggara; atau b. anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Penyelenggara dapat mengajukan calon Pihak Utama dalam jumlah tertentu untuk setiap posisi jabatan yang dituju.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dokumen persyaratan administratif tidak lengkap.

(6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan kepada pemohon yang mengajukan permohonan persetujuan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

(7) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen persyaratan administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau belum sesuai dengan ketentuan, Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemenuhan kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dari Otoritas Jasa Keuangan.

(8) Dalam hal calon Penyelenggara tidak memenuhi kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap membatalkan permohonan persetujuan sebagai Pihak Utama.

(9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dilakukan dalam proses permohonan izin usaha: a. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap dan memenuhi persyaratan; dan b. Apabila anggota Direksi tidak memenuhi permintaan informasi dan/atau kelengkapan dokumen paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan, dianggap membatalkan permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama.

(10) Pemberitahuan atas penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara tertulis kepada Penyelenggara

(1) Sebelum menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, Penyelenggara harus terlebih dahulu melakukan pemenuhan dokumen persyaratan administratif dan menyiapkan daftar pemenuhan dokumen yang dilakukan oleh Direksi.

(2) Penyelenggara harus menyampaikan daftar pemenuhan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direksi dengan disertai: a. penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen administratif yang disampaikan lengkap dan benar serta substansi dokumen administratif yang disampaikan telah sesuai dengan persyaratan; b. surat persyaratan kebenaran dan kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran pada Format 18 dan daftar pemenuhan persyaratan tercantum dalam Lampiran pada Format 19 mengenai daftar pemenuhan persyaratan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, telah diisi secara benar dan ditandatangani oleh calon yang diajukan; dan c. hasil daftar pemenuhan persyaratan disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.

(3) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya, daftar pemenuhan persyaratan ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya dan/atau pejabat pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Penyelenggara.

(4) Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan terkait pengajuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon PSP, daftar pemenuhan dokumen dilakukan dan ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya dan/atau pejabat pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Penyelenggara.

(1) Calon PSP yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan integritas, namun telah memiliki saham Penyelenggara: a. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara dan tidak melakukan Pengendalian; b. hak pemegang saham berupa hak untuk menghadiri, diperhitungkan dalam kuorum, mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak menerima dividen yang dibagikan tidak diakui; dan c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Calon PSP yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan, namun telah memiliki saham Penyelenggara: a. wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara, sehingga jumlah saham yang dimiliki kembali ke jumlah awal; b. hak pemegang saham berupa hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak menerima dividen yang dibagikan, hanya diakui sebesar jumlah saham awal; dan c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan.

(3) Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak pemegang saham tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.

(4) Dalam hal tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan, Penyelenggara wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rapat umum pemegang saham mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap: a. Pihak Utama; dan b. Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap Penyelenggara pada saat dilakukan penilaian kembali.

(2) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang merupakan pengendali dilakukan dalam hal terdapat: a. indikasi keterlibatan; dan/atau b. bertanggung jawab, terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan.

(3) Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit: a. tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa: 1. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama, dan/atau pegawai Penyelenggara untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di internal, kondisi keuangan, dan/atau transaksi yang sebenarnya; 2. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai Penyelenggara, dan/atau Pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara; dan/atau 3. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip pengelolaan Penyelenggara yang baik; b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; c. menyebabkan Penyelenggara mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan; d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu; e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya; g. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat Penyelenggara menghadapi kesulitan permodalan; h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah; i. menghambat atau mengganggu: 1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 2. upaya dari Pihak Utama Penyelenggara dan/atau Pihak lain, dalam penanganan permasalahan Penyelenggara; dan/atau j. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang merupakan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam hal terdapat: a. indikasi keterlibatan; b. rangkap jabatan; dan/atau c. bertanggung jawab, terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

(5) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi dari hasil pengawasan atau informasi lain.

(6) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali dengan predikat lulus atau tidak lulus.

(7) Hasil penilaian kembali bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh Penyelenggara.

(1) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a wajib memuat paling sedikit: a. ikhtisar data keuangan penting; b. laporan kegiatan operasional Penyelenggara: 1. untuk Penyelenggara yang melakukan Layanan Urun Dana berupa penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham, laporan memuat paling sedikit: a) jumlah dan nama Penerbit; b) jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit; c) jumlah Efek bersifat ekuitas berupa saham yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit; dan d) jumlah dana yang dihimpun oleh masing-masing Penerbit; 2. untuk Penyelenggara yang melakukan Layanan Urun Dana berupa penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, laporan memuat paling sedikit: a) jumlah dan nama Penerbit; b) jumlah Pemodal pada masing-masing c) jumlah nominal dan jenis Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit; d) harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk untuk masing-masing Penerbit; dan e) tanggal jatuh tempo dari masing-masing Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit; c. laporan pelanggaran Penerbit dan tindakan yang telah dilakukan Penyelenggara atas pelanggaran Penerbit, jika Penerbit melakukan pelanggaran; dan d. pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam laporan tengah tahunan.

(2) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon paling lambat akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan dengan surat penyampaian laporan tengah tahunan tercantum dalam Lampiran pada Format 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Apabila batas waktu penyampaian laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, laporan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama pada hari kerja berikutnya.

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: a. laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan rasio keuangan; b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Urun Dana yang meliputi: 1. laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b; dan 2. laporan kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi, jika terdapat kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi; c. keterangan mengenai Penyelenggara memuat paling sedikit: 1. keterangan manajemen; 2. susunan pemegang saham untuk Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas; 3. alamat Penyelenggara; dan 4. keterangan sumber daya manusia; d. laporan pelanggaran Penerbit dan tindakan yang telah dilakukan Penyelenggara atas pelanggaran Penerbit, jika Penerbit melakukan pelanggaran; e. struktur organisasi Penyelenggara; f. laporan mengenai tata kelola memuat paling sedikit: 1. manajemen risiko; 2. kebijakan penanganan pengaduan; dan 3. peran direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi layanan pengaduan; dan g. pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam laporan tahunan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon paling lambat akhir bulan keempat setelah periode pelaporan berakhir dengan menggunakan surat penyampaian laporan tahunan tercantum dalam Format pada Lampiran 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu penyampaian laporan tahunan sehubungan dengan adanya kewajiban laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud.

(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 26, Pasal 67, dan Pasal 69 wajib disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga Penyelenggara tidak dapat menyampaikan laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Penyelenggara secara tertulis dan disampaikan: a. secara langsung kepada Penyelenggara; b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau d. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Penyelenggara bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui: a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teratasi.

(5) Dalam hal Penyelenggara yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu penyampaian, Penyelenggara wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.

(6) Setelah menyampaikan surat pemberitahuan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara wajib menyampaikan laporan paling lambat sesuai dengan jumlah hari penundaan batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(7) Penyelenggara wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan: a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. secara luring.

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7), dikenai sanksi administrati f.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; dan/atau f. pembatalan persetujuan;

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama - sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pasar modal.

(1) Dalam hal Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk, penawaran Efek dapat dilakukan secara bertahap.

(2) Dalam hal Efek bersifat utang atau Sukuk akan ditawarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penawaran secara bertahap wajib memenuhi ketentuan: a. rencana penawaran secara bertahap telah ditetapkan sejak awal penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk; b. Penerbit telah mengadakan perjanjian dengan Penyelenggara untuk melakukan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana yang dilakukan secara bertahap; c. Penerbit yang sudah pernah menerbitkan Efek bersifat utang atau sukuk, dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum melakukan penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1); d. telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Pemodal sebelum melakukan penawaran Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(3) Penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti batasan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

(4) Penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Proyek untuk menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk.

(5) Dalam hal Penawaran Efek secara bertahap dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerbit harus mengungkapkan seluruh Proyek yang akan menjadi dasar penerbitan.

(6) Sebelum melaksanakan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran, Penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan penawaran Efek disertai informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Penyelenggara.

(7) Penyelenggara wajib: a. mengumumkan pelaksanaan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya melalui situs web Penyelenggara; dan b. memuat informasi tambahan dan dokumen pendukung dalam situs web Penyelenggara, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran tahap kedua dan seterusnya.

(8) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memuat paling sedikit: a. uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk; b. jumlah dana yang telah dihimpun; c. jumlah Efek yang ditawarkan; d. harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, dan/atau imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk; e. rencana penggunaan dana; f. masa penawaran; dan g. pernyataan Penerbit yang menyatakan Penerbit tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan.

(1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem bagi Pemodal dan/atau Penerbit untuk memperdagangkan Efek Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya untuk Efek bersifat ekuitas berupa saham.

(2) Pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan ketentuan: a. hanya berlaku bagi Efek bersifat ekuitas berupa saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan Efek; b. hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara; c. hanya dapat dilakukan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember; dan d. jangka waktu pelaksanaan perdagangan Efek dengan perdagangan Efek lainnya paling singkat 3 (tiga) bulan.

(3) Penyelenggara wajib mengumumkan pelaksanaan perdagangan Efek pada situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa perdagangan Efek.

(4) Perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilarang dilaksanakan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan: a. harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli; dan b. sistem komunikasi bagi Pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar Pengguna untuk membeli atau menjual Efek.

(6) Penyelenggara wajib mengungkapkan parameter penetapan harga wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dalam situs web Penyelenggara.

(7) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan perdagangan Efek selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (4).

(8) Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan data pemegang saham Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya setiap pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 77 ayat (2), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 82 ayat (2), ayat (3), Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 100, dan/atau Pasal 101, dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; dan/atau f. pembatalan persetujuan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama - sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pasar modal.

(1) Dalam menghimpun dana melalui Layanan Urun Dana, Penerbit wajib menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada Penyelenggara paling sedikit: a. bagi Penerbit yang merupakan badan hukum, berupa akta pendirian badan hukum Penerbit, berikut perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; b. bagi Penerbit yang berbentuk badan usaha lainnya, berupa keterangan bentuk badan usaha dan nama badan usaha serta akta pendirian dan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; c. informasi terkait susunan permodalan sebelum dan sesudah penghimpunan dana; d. daftar riwayat hidup pemegang saham pendiri, baik pemegang saham langsung maupun tidak langsung, Direksi dan Dewan Komisaris, jika Penerbit berbentuk perseroan terbatas atau daftar riwayat hidup Pihak yang setara untuk badan hukum selain perseroan terbatas dan badan usaha lainnya; e. informasi terkait jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan; f. jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran Efek dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana; g. jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana, jika Penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh; h. rencana bisnis atau Proyek dan proyeksi pendapatannya termasuk kebijakan dividen bagi Penerbit Efek bersifat ekuitas berupa saham; i. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana; j. laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah; k. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perjanjian pendahuluan dan perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; l. informasi material lainnya yang perlu disampaikan kepada calon Pemodal, jika ada; m. risiko utama yang dihadapi Penerbit; dan n. informasi mengenai tidak likuidnya Efek yang ditawarkan.

(2) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi: a. persetujuan rapat umum pemegang saham yang menyetujui peningkatan modal melalui penawaran Efek dan perubahan anggaran dasar dengan memuat ketentuan penitipan kolektif; b. kebijakan dividen, paling sedikit dalam bentuk kebijakan rasio pembayaran dividen; c. mekanisme penetapan harga saham.

(3) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi: a. ikhtisar hak pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; b. persetujuan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, jika dipersyaratkan; c. kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya; d. alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, paling sedikit: 1) pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo; 2) penundaan pembayaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; 3) gagal bayar Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan/atau 4) perubahan jaminan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, jika terdapat jaminan; e. uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, paling sedikit mengenai jenis, perizinan, dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek, dan jangka waktu Proyek; f. peringkat Efek bersifat utang atau Sukuk, jika Efek bersifat utang atau Sukuk diperingkat; g. jenis akad syariah dan skema transaksi syariah, jika Efek yang diterbitkan berupa Sukuk; h. harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk; dan i. pernyataan bahwa Penerbit tidak mempunyai kewajiban pada Penyelenggara lain.

(4) Dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat disampaikan kepada Penyelenggara paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran Efek dan seluruh seluruh dana yang disetor pada rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam suatu penawaran Efek terkumpul.

(5) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi: a. ikhtisar hak pemegang Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham; b. tata cara konversi menjadi saham, termasuk harga konversi; c. proyeksi konversi saham; d. jadwal konversi; e. peringkat Efek bersifat utang yang wajib dikonversi, jika Efek bersifat utang yang wajib dikonversi diperingkat; dan f. harga dan suku bunga yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham.

(6) Untuk Penerbit yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang akan menawarkan Efek syariah berupa saham melalui Layanan Urun Dana, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit wajib menyampaikan dokumen: a. fotokopi anggaran dasar yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah; dan b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.

(7) Persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.

(1) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Penyelenggara paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir.

(2) Penyelenggara wajib memuat laporan tahunan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian laporan.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan apabila jangka waktu antara tanggal distribusi Efek bersifat ekuitas berupa saham dan tutup tahun buku Penerbit pada tahun berjalan paling sedikit 3 (tiga) bulan.

(4) Selain memuat informasi laporan tahunan sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana.

(5) Informasi mengenai realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana telah habis digunakan.

(6) Penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas dokumen dan/atau informasi terkait realisasi penggunaan dana Penerbit yang disertai dengan dokumen atau bukti pendukung.

(7) Dokumen dan/atau informasi terkait realisasi penggunaan dana Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit: a. bukti pembayaran atau pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga selaku penyedia barang dan/atau jasa terkait dengan kegiatan usaha atau Proyek; dan b. dokumentasi perkembangan atas pelaksanaan kegiatan usaha atau Proyek.

(1) Penerbit yang telah melakukan penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana dan memenuhi kondisi: a. telah menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana dan jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) Pihak; atau b. seluruh Efek bersifat ekuitas berupa saham yang dijual melalui Layanan Urun Dana dibeli kembali oleh Penerbit atau dibeli oleh Pihak lain, dapat secara sukarela mengajukan permohonan tertulis kepada Penyelenggara untuk dilakukannya pencabutan pendaftaran sebagai Penerbit pada Layanan Urun Dana dan pembatalan pendaftaran Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(2) Rencana permohonan pencabutan pendaftaran sebagai Penerbit pada Layanan Urun Dana dan permohonan pembatalan pendaftaran Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada Pemodal melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham Penerbit atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham Penerbit.

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen dan/atau informasi berupa: a. keputusan rapat umum pemegang saham Penerbit atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham Penerbit yang menyetujui rencana pencabutan pendaftaran sebagai Penerbit pada Layanan Urun Dana dan pembatalan pendaftaran Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan b. bukti penyelesaian kewajiban kepada Penyelenggara dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 106, Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 108 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 109 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112 ayat (2), Pasal 114, Pasal 118 ayat (2), ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 121, Pasal 122 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 123, dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; dan/atau f. pembatalan persetujuan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama - sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pasar modal.