POJK Nomor 17-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Entitas Utama wajib mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan.

Perusahaan terelasi (sister company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Entitas Utama wajib menunjuk Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama selain wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Entitas Utama.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama wajib membentuk: a. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; dan b. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi: a. memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; b. memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; c. melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian: 1. profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, 2. tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi, 3. profil Risiko secara terintegrasi; d. melakukan stress testing; e. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko; 2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan 3. ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko, secara terintegrasi; f. mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan; g. memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; h. memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Bagi Entitas Utama berupa bank yang telah menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala, bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan profil Risiko konsolidasi secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

Entitas Utama dinyatakan terlambat menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).

Entitas Utama wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama wajib memastikan hal-hal sebagai berikut: a. kecukupan permodalan Konglomerasi Keuangan; b. manajemen likuiditas dilakukan secara efektif; c. pemantauan transaksi intra grup secara terintegrasi; d. Manajemen Risiko penyediaan dana termasuk penyediaan dana besar (large exposures) secara efektif; dan e. pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara efektif.

Entitas Utama yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi LJK pada setiap sektor jasa keuangan.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 mulai berlaku sejak: a. 1 Januari 2017, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4; b. 1 Januari 2018, untuk Entitas Utama berupa bank non Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.