POJK Nomor 16 Tahun 2023 — Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

(1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Penyidik yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, berasal dari pegawai tetap Otoritas Jasa Keuangan dan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab: a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; c. melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang sedang ditangani; h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; i. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen; k. meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; m. melakukan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal berupa Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; n. meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan o. menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permintaan bantuan pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi Penyidikan atas nama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menentukan dilakukan Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Penyelidikan dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan.

(3) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

(4) Dalam melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal diperlukan, pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang bukan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat ditugaskan untuk membantu kegiatan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan Penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau hasil analisis mengenai transaksi keuangan yang berindikasi TPPU di sektor jasa keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

(1) Atas permintaan tertulis pelapor, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perkembangan penanganan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan oleh pelapor.

(2) Perkembangan penanganan laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disampaikan setelah Otoritas Jasa Keuangan menetapkan dimulainya Penyidikan.

(1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan penyelesaian pelanggaran kepada pihak yang mengajukan permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal permohonan penyelesaian pelanggaran disetujui, p ihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan harus menyatakan kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persetujuan permohonan penyelesaian pelanggaran.

(3) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan: a. menyampaikan penolakan permohonan penyelesaian pelanggaran; dan b. berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan.

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran wajib melaksanakan kesepakatan termasuk membayar ganti rugi.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: a. perjanjian yang disepakati oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran; b. surat pernyataan pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran; atau c. dokumen dalam bentuk lain.

(1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan hak dari pihak yang dirugikan dan bukan merupakan pendapatan Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibayarkan dalam bentuk tunai dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan dalam bentuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan dari pihak yang dirugikan.

(4) Pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan wajib memenuhi penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak kesepakatan ditandatangani, yang didasarkan pada kompleksitas penyelesaian pelanggaran.

(5) Penyelesaian atas kerugian yang timbul diikuti dengan adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

(6) Segala biaya yang timbul akibat dari kesepakatan penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan menjadi beban pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran.

(1) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan administratif berupa pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. peringatan tertulis; b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; d. pemberhentian pengurus; e. denda administratif; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; g. pencabutan izin usaha; dan/atau h. sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Pihak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan melaporkan penyelesaian pelanggaran kepada Penyidik Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen bukti penyelesaian pelanggaran.

(2) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen bukti penyelesaian pelanggaran.

(3) Dalam hal kesepakatan penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menghentikan Penyelidikan.

(4) Dalam hal pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian pelanggaran tidak memenuhi sebagian atau seluruh kesepakatan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan.

(1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i sebelum dan saat tahap Penyidikan.

(2) Bank atau lembaga keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemblokiran atas rekening dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang diminta oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Bank atau lembaga keuangan lain yang tidak memenuhi permintaan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.