Apa yang diatur dalam POJK Nomor 16-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah?
POJK Nomor 16-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
Kapan POJK Nomor 16-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah disahkan?
POJK Nomor 16-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah disahkan pada tahun 2014.
Apa status hukum POJK Nomor 16-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah saat ini?
POJK Nomor 16-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah saat ini berstatus Dicabut.
Siapa yang menetapkan POJK Nomor 16-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah?
POJK Nomor 16-pojk-03-2014 Tahun 2014 — Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BAB II
KUALITAS ASET
Pasal 2
(1) Bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
(2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset tetap baik.
(3) Langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar kualitas Aset tetap baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
Pasal 3
(1) Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dan Aset Non Produktif secara bulanan.
(2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aset antara Bank dan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas aset yang diberlakukan adalah kualitas aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BAB III
ASET PRODUKTIF
Pasal 4
(1) Bank wajib menetapkan kualitas terhadap beberapa rekening Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) nasabah pada 1 (satu) Bank, dengan kualitas yang sama.
(2) Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aset Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
(3) Dalam hal terdapat kualitas Aset Produktif yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank wajib menetapkan kualitas yang sama untuk masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.
Pasal 5
(1) Bank dalam melakukan penanaman dana dalam bentuk Aset Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup.
(2) Dalam hal dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penetapan kualitas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Aset Produktif yang oleh Bank ditetapkan lancar dan dalam perhatian khusus menjadi paling tinggi kurang lancar.
Pasal 6
(1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan.
(2) Bank wajib mencantumkan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dalam perjanjian antara Bank dengan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 7
Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
a. prospek usaha;
b. kinerja (performance) nasabah; dan
c. kemampuan membayar.
Pasal 8
(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a. a. potensi pertumbuhan usaha;
b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
Pasal 9
(1) Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Pasal 10
(1) Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau rasio RBH terhadap PBH.
(2) Penghitungan rasio RBH terhadap PBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang telah berjalan.
Pasal 11
(1) Dalam Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah, pembayaran angsuran pokok dapat dilakukan secara berkala maupun diakhir Pembiayaan.
(2) Bank wajib melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko tidak terbayarnya pokok Pembiayaan pada saat jatuh tempo apabila dalam Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah disepakati tidak ada pembayaran angsuran pokok secara berkala.
Pasal 12
Kualitas Aset Produktif dalam bentuk penanaman dana pada Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan lancar.
Pasal 13
(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
Pasal 14
Pasal 15
(1) Peringkat Surat Berharga Syariah didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Dalam hal peringkat Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Surat Berharga Syariah dianggap tidak memiliki peringkat.
Pasal 16
(1) Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari ( underlying reference asset ) yang berbentuk saham.
(2) Kepemilikan Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari ( underlying reference asset ) yang berbentuk saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 17
Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sepanjang:
a. aset yang mendasari dapat diyakini kebenarannya;
b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari setiap aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan
d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.
Pasal 18
(1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19
Pasal 20
Kualitas wesel yang diambil alih tidak mendapatkan endorsemen bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Pasal 21
Pasal 22
(1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara belum melampaui 1 (satu) tahun;
b. Kurang Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 1 (satu) tahun namun belum melampaui 4 (empat) tahun;
c. Diragukan, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 4 (empat) tahun namun belum melampaui 5 (lima) tahun;
d. Macet, apabila:
1. jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 5 (lima) tahun; atau
2. investee telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali.
Pasal 23
(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
Pasal 24
Pasal 25
Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:
a. ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain; atau
b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah.
Pasal 26
(1) Kualitas Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali ( reverse repurchase agreement ) ditetapkan berdasarkan:
a. ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak yang menjual Surat Berharga Syariah adalah Bank lain; atau
b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Pasal 27
Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan:
a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bank lain; atau
b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak lawan transaksi (counterparty) adalah bukan bank.
Pasal 28
(1) Kualitas TRA ditetapkan berdasarkan:
a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan Pada Bank Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila pihak lawan (counterparty) TRA adalah bank; atau
b. ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila pihak lawan (counterparty) TRA adalah nasabah.
Pasal 29
Pasal 30
(1) Nasabah dinyatakan wanprestasi (event of default) apabila:
a. terjadi tunggakan pokok dan/atau margin /bagi hasil/ ujrah dan/atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo;
b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin /bagi hasil/ ujrah dan/atau tagihan lainnya pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau margin /bagi hasil/ ujrah yang mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Pasal 31
BAB IV
ASET NON PRODUKTIF
Pasal 32
Bank wajib menilai kualitas Aset Non Produktif meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor, dan Rekening Tunda ( Suspense Account ).
Pasal 33
(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terhadap AYDA.
(2) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.
(3) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 34
(1) Bank dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.
(2) Pengambilalihan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap nasabah Pembiayaan yang memiliki kualitas macet.
Pasal 35
Pasal 36
(1) Bank yang mengambil alih agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib mencairkan AYDA paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan.
(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya pencairan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 37
Kualitas Aset Non Produktif dalam bentuk AYDA digolongkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
b. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.
Pasal 38
(1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penggolongan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
(2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.
(3) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.
Pasal 39
(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 40
(1) Kualitas Aset Non Produktif dalam bentuk Properti Terbengkalai digolongkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
(2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41
(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (Suspense Account) .
(2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (Suspense Account) digolongkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (Suspense Account) tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (Suspense Account) tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
BAB V
PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI
Pasal 42
(1) Bank wajib menghitung dan membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.
(2) Penyisihan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aset Produktif; dan
b. cadangan khusus untuk Aset Non Produktif.
Pasal 43
(1) Cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu perseratus) dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar.
(2) Cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Aset Produktif dalam bentuk:
a. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari TRA;
b. SBIS, SBSN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Indonesia;
c. bagian Aset Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan/atau
d. Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik.
(3) Cadangan khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar:
a. 5% (lima perseratus) dari Aset Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
b. 15% (lima belas perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; atau
d. 100% (seratus perseratus) dari Aset Produktif dan Aset Non Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
(4) Kewajiban penghitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik.
(5) Bank wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas Aset Produktif dalam bentuk:
a. Pembiayaan Ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi Bank bagi Aset yang sejenis; dan/atau
b. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik sesuai dengan masa sewa.
Pasal 44
Perhitungan PPA untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan akad:
a. Murabahah, Istishna ’, Qardh, Mudharabah dan Musyarakah dihitung berdasarkan saldo pokok Pembiayaan;
b. Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik dihitung berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa.
Pasal 45
Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:
a. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
dan/atau
f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.
Pasal 46
(1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib:
a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;
b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan
c. dilindungi asuransi dengan banker’s clause yang memiliki jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47
(1) Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling kurang harus dinilai oleh:
a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(6) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
b. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 48
Pasal 49
Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.
Pasal 50
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA, dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48
Pasal 51
Bank wajib menghitung dan membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Pasal 52
(1) Dalam menghitung rasio KPMM, Bank wajib memperhitungkan PPA atas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan CKPN yang dibentuk.
(2) Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang telah dibentuk, Bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN sebagai pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM.
Pasal 53
Bank wajib memperhitungkan hasil perhitungan PPA atas Aset Non Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b sebagai pengurang dalam perhitungan rasio KPMM.
BAB VI
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
Pasal 54
Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
Pasal 55
(1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
(2) Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain:
1. perubahan jadwal pembayaran;
2. perubahan jumlah angsuran;
3. perubahan jangka waktu;
4. perubahan nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah;
5. perubahan PBH dalam Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah; dan/atau
6. pemberian potongan;
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain:
1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
2. konversi akad Pembiayaan; dan/atau
3. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.
Pasal 56
Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk:
a. memperbaiki kualitas Pembiayaan; atau
b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
Pasal 57
Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Pembiayaan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Pasal 58
(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
(2) Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3) Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
Pasal 59
(1) Keputusan Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan.
(2) Dalam hal keputusan pemberian Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank, keputusan Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh pihak yang setingkat dengan pihak yang memutuskan pemberian Pembiayaan.
Pasal 60
(1) Bank wajib menganalisis Pembiayaan yang akan direstrukturisasi berdasarkan prospek usaha nasabah dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
(2) Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
(3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Pembiayaan yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
Pasal 61
Pasal 62
(1) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) angsuran pokok atau margin /bagi hasil/ ujrah hanya berlaku untuk:
a. pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, Istishna ’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Mudharabah, dan Musyarakah; dan
b. jenis penggunaan untuk modal kerja dan investasi.
(2) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) angsuran pokok atau margin /bagi hasil/ ujrah ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
a. selama tenggang waktu (grace period), kualitas mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
b. setelah tenggang waktu (grace period) berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63
Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku bagi Pembiayaan yang direstrukturisasi.
Pasal 64
Bank wajib menghitung dan membentuk PPA terhadap Pembiayaan yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
Pasal 65
(1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara.
(2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.
Pasal 66
(1) Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila:
a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
b. perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.
(2) Bank wajib menghapus-bukukan Penyertaan Modal Sementara dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.
Pasal 67
Bank wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Kuangan seluruh Restrukturisasi Pembiayaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai laporan berkala bank umum syariah.
Pasal 68
Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Pembiayaan, apabila:
a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
b. Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha nasabah;
c. nasabah tidak melaksanakan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan (wanprestasi); dan/atau
d. Restrukturisasi Pembiayaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.
BAB VII
HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH
Pasal 69
(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
Pasal 70
(1) Hapus buku atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap Aset Produktif yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% (seratus perseratus) dan kualitasnya telah ditetapkan macet.
(2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Aset Produktif (partial write off).
(3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian maupun seluruh Aset Produktif.
Pasal 71
(1) Hapus buku atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.
(2) Bank wajib menatausahakan dokumen mengenai upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku atau hapus hak tagih.
BAB VIII
RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)
Pasal 72
(1) Bank wajib menyusun rencana tindak (action plan) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, apabila diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM:
a. secara signifikan; atau
b. mendekati atau kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Selain penyusunan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun rencana tindak ( action plan ) apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(1) Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tidak perlu disesuaikan dengan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan b.
(2) Penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 76
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5205
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Penilaian Kualitas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198), kecuali ketentuan terkait dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 77
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
(3) Bank wajib menyesuaikan kualitas aset sesuai dengan penilaian kualitas aset yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Bank wajib melaporkan penyesuaian kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan-laporan dan/atau laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kualitas Aset Produktif dari nasabah yang tidak menyampaikan
laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.
(2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a. perolehan laba;
b. struktur permodalan;
c. arus kas; dan
d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a. ketepatan pembayaran pokok dan margin /bagi hasil/ ujrah;
b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
c. kelengkapan dokumen Pembiayaan;
d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
e. kesesuaian penggunaan dana; dan
f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
.
(2) Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. signifikansi dari setiap faktor penilaian dan komponen; dan
b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.
(3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi:
a. a. Lancar;
b. Dalam Perhatian Khusus;
c. Kurang Lancar;
d. Diragukan; atau
e. Macet.
(3) PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (cash inflow) nasabah selama jangka waktu Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah.
(4) Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan
nasabah apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.
(5) Bank wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah antara Bank dengan nasabah.
(3) Untuk Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah.
(4) Pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan antara Bank dengan nasabah.
(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
(1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
c. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan
d. belum jatuh tempo.
(2) Kualitas Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b atau yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila:
1. memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih tinggi;
2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan
3. belum jatuh tempo;
b. Kurang Lancar, apabila:
1. memiliki peringkat investasi (investment grade) atau lebih tinggi;
2. terdapat penundaan pembayaran margin /bagi hasil/ ujrah berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
3. belum jatuh tempo;
atau
1. memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi (investment grade);
2. tidak terdapat penundaan pembayaran margin /bagi hasil/ ujrah berkala atau kewajiban lain sejenis; dan
3. belum jatuh tempo;
c. Macet, apabila Surat Berharga Syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(3) Kualitas Surat Berharga Syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi akad dan/atau perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Prinsip Syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk Surat Berharga Syariah yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (pass through) dan tidak dapat dibeli kembali (non redemption) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:
1. kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam
; atau
2. kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah apabila Surat Berharga Syariah tidak memiliki peringkat;
b. untuk Surat Berharga Syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam
(2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari.
(3) Untuk Surat Berharga Syariah dalam bentuk reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:
a. kualitas Aset Produktif dalam bentuk Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); atau
b. kualitas aset yang mendasari reksadana dan kualitas penerbit reksadana, apabila reksadana tidak memiliki peringkat.
(1) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank atau mendapatkan endorsemen bank diatur sebagai berikut:
a. untuk Surat Berharga Syariah yang memiliki peringkat dan/atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang paling rendah dari:
1. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, atau
2. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain dari Bank penerbit atau bank pemberi endorsemen;
b. untuk Surat Berharga Syariah yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitasnya ditetapkan:
1. yang diterbitkan atau mendapatkan endorsemen bank di Indonesia, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain,
2. yang diterbitkan atau mendapatkan endorsemen bank di luar Indonesia:
a) yang mempunyai jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan Pada Bank Lain, b) yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(2) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Kualitas Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(4) Dalam hal Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank lain berbentuk Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari, Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(1) Penilaian Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan:
a. metode biaya (cost method);
b. metode ekuitas (equity method); atau
c. nilai wajar, dengan mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
(2) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (cost method) ditetapkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila investee memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
b. Kurang lancar, apabila investee mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal investee berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
c. Diragukan, apabila investee mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal investee berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
d. Macet, apabila investee mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal investee berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.
(3) Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (equity method) atau berdasarkan nilai wajar ditetapkan lancar.
(4) Dalam rangka Penyertaan Modal, Bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan Prinsip Syariah.
(2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku;
dan/atau
b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.
(3) Dalam rangka Penyertaan Modal Sementara, Bank wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
(1) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain ditetapkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila:
1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin /bagi hasil/ ujrah /bonus.
b. Kurang Lancar, apabila:
1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
2. terdapat tunggakan pembayaran pokok margin /bagi hasil/ ujrah /bonus sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
c. Macet, apabila:
1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
2. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) yang dibekukan kegiatan usaha tertentu;
3. bank yang menerima penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau
4. terdapat tunggakan pembayaran pokok margin /bagi hasil/ ujrah /bonus lebih dari 5 (lima) hari kerja.
(2) Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan Pada Bank Lain berupa Pembiayaan kepada BPRS dalam rangka linkage program dengan pola executing digolongkan sebagai berikut:
a. Lancar, apabila:
1. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin /bagi hasil/ ujrah.
b. Kurang Lancar, apabila:
1. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. terdapat tunggakan pembayaran pokok margin /bagi hasil/ ujrah sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
c. Macet, apabila:
1. BPRS yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku;
2. BPRS yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai BPRS dengan status dalam pengawasan khusus ( special surveillance ) atau BPRS telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
3. BPRS yang menerima penempatan ditetapkan sebagai BPRS yang dicabut izin usahanya; dan/atau
4. terdapat tunggakan pembayaran pokok margin /bagi hasil/ ujrah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.
apabila pihak yang menjual Surat Berharga Syariah adalah bukan Bank.
(2) Tagihan atas Surat Berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali ( reverse repurchase agreement ) dengan aset yang mendasari berupa Surat Perbendaharaan Negara Syariah, Ijarah Fixed Rate dan/atau penempatan lain pada Bank Indonesia dan pemerintah ditetapkan memiliki kualitas lancar.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat perjanjian antara Bank dengan nasabah yang memuat klausula Bank dapat membatalkan penyediaan dana baik sebagian maupun seluruhnya.
(1) Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar sebesar jumlah yang dijamin dengan agunan tunai.
(2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa:
a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau logam mulia;
b. SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia;
c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
d. standby letter of credit dari prime bank, yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) atau International Standby Practices (ISP) yang berlaku.
(3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin /bagi hasil/ ujrah /bonus;
b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif;
c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan
d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan pada Bank penyedia dana.
(4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);
b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin /bagi hasil/ ujrah;
c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan
d. tidak dijamin kembali (counter guarantee) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan prime bank.
(5) Prime bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki peringkat investasi atas penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (long term outlook) bank yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:
1. AA-berdasarkan penilaian Standard & Poors;
2. Aa3 berdasarkan penilaian Moody’s;
3. AA-berdasarkan penilaian Fitch; atau
4. Peringkat setara dengan angka 1, angka 2, dan/atau angka 3 berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam banker’s almanac.
(6) Dalam hal prime bank penerbit standby letter of credit memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda, yang digunakan adalah peringkat yang terendah.
(2) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nasabah dinyatakan wanprestasi ( event of default ).
(1) Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas faktor penilaian kemampuan membayar untuk:
a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:
1. lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit sangat memadai (strong);
b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan paling kurang 3 (tiga).
2. lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (satisfactory);
b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3);
c. Pembiayaan dan penyediaan dana lain kepada nasabah dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Unit Usaha Syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. predikat penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Unit Usaha Syariah; dan
b. peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya.
(3) Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat diketahui oleh Bank melalui prudential meeting antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya periode bulan Februari sampai dengan Juli; dan
b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya periode bulan Agustus sampai dengan Januari.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah UMKM dengan jumlah lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan:
a. Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.
(7) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.
(8) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan atas prinsip Pembiayaan yang sehat, penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh Bank kepada nasabah UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan faktor penilaian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(1) Bank wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan atas dasar net realizable value.
(2) Maksimum net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai Aset Produktif yang diselesaikan dengan AYDA.
(3) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih.
(4) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(5) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kantor jasa penilai publik yang:
a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
b. tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank;
c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai kantor jasa penilai publik; dan
f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.
(7) Tunggakan margin /bagi hasil/ ujrah atas Pembiayaan yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.
(4) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.
(2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memenuhi Prinsip Syariah;
b. memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan penetapan institusi yang berwenang; dan
c. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan nasabah Bank.
(2) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal pemberian Aset Produktif.
(1) Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:
a. Surat Berharga Syariah yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar:
1. 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila:
a) penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau b) penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
2. 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila:
a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
3. 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila:
a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir;
4. 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila:
a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
c. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, resi gudang, kendaraaan bermotor, dan persediaan paling tinggi sebesar:
1. 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
2. 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
3. 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau
4. 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
(2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan pengawasan.
(2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang telah dibentuk, Bank tidak perlu memperhitungkan selisih lebih PPA dalam perhitungan rasio KPMM.
(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.
(3) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Pembiayaan wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Pembiayaan yang direstrukturisasi.
(4) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tetap berlaku untuk restrukturisasi ulang Pembiayaan.
(1) Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
a. paling tinggi sama dengan _ kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) periode sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
1. setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
2. dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam _ perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
(2) Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:
a. paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan tergolong diragukan dan macet dan tetap sama untuk Pembiayaan yang tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus, sampai dengan 3 (tiga) periode kewajiban pembayaran;
b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah.
(3) Kualitas Pembiayaan yang _ direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
(4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau margin /bagi hasil/ ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap berlaku untuk restrukturisasi ulang Pembiayaan.
(6) Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.
(4) Hapus tagih terhadap sebagian Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian Pembiayaan.
(3) Bank wajib menatausahakan data dan informasi mengenai Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan yang telah dihapus buku atau dihapus tagih.
dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
d. pencantuman pengurus dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.
(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 wajib menghitung dan membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aset dimaksud.