POJK Nomor 12-pojk-05-2014 Tahun 2014 — Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

(1) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK.

(3) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri dengan: a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat: 1) nama dan tempat kedudukan; 2) kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah; 3) permodalan; 4) kepemilikan; dan 5) wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; b. data Direksi, Dewan Komisaris, dan DP Smeliputi: 1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm; 2) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 3) daftar riwayat hidup; www.djpp.kemenkumham.go.id 5 4) surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah: a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; d) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; e) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi; f) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris; 5) surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi; dan 6) surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; c. data pemegang saham atau anggota: 1) dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) serta surat pernyataan bermeterai bahwa setoran modal: www.djpp.kemenkumham.go.id 6 a) tidak berasal dari pinjaman; dan b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian 2) dalam hal pemegang saham atau anggota adalah badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan adalah: a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada)yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan; b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir; c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) bagi Direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi; dan d) surat pernyataan bermeterai bahwa setoran modal: i. tidak berasal dari pinjaman; dan ii. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang; 3) Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dokumen yang dilampirkan adalah berupa keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM; d. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DSN MUI bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; e. struktur organisasi dan kepengurusan yang paling kurang memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi; f. sistem dan prosedur kerja LKM, paling kurang meliputi: 1) pemberian Pinjaman atau Pembiayaan; 2) penerimaan Simpanan; 3) penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan; 4) prosedur penyelesaian piutang macet; dan 5) prosedur penutupan Simpanan; www.djpp.kemenkumham.go.id 7 g. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat: 1) data mengenai jumlah lembaga keuangan mikro lainnya pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan; 2) rencana kegiatan usaha LKM yang memuat proyeksi Simpanan dan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; 3) uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan; 4) proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional; dan 5) proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4) mengacu pada ketentuan mengenai laporan keuangan LKM; h. fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama LKM yang bersangkutan pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan i. bukti kesiapan operasional antara lain berupa: 1) daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris; 2) bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan 3) contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional LKM.

(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, OJK melakukan: www.djpp.kemenkumham.go.id 8 a. penelitian atas kelengkapan dokumen; b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.

(3) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak benar, OJK menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat syarat-syarat yang belum terpenuhi kepada pemohon, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

(4) Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan.

(5) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan izin usaha sebagai LKM kepada pemohon.

(1) LKM yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi LKM kepada OJK dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, OJK mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

(1) Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id 9

(2) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan paling sedikit: a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan; b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

(3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja.

(4) Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. tidak berasal dari pinjaman; dan b. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.

(1) Direksi LKM dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain.

(2) Direksi LKM dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) LKM lain.

(3) Dewan Komisaris LKM dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) LKM lain.

(1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.

(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi DSN MUI.

(3) Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa LKM secara bersama-sama.

(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah.

(5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk: a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI; b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; c. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI.

(6) Ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kecuali huruf e dan f, mutatis mutandis berlaku bagi DPS.

(1) Direksi wajib melaporkan perubahan nama LKM kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang, dengan menggunakan format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, yang dilampiri dengan dokumen: a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengenai perubahan nama LKM; b. bukti perubahan anggaran dasar atas perubahan nama yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan c. bukti pengumuman perubahan nama melalui surat kabar harian lokal atau papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id 12

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencatat perubahan nama LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan secara lengkap dan benar.

(1) Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Direksi LKM yang akan menerima penggabungan atau Direksi salah satu LKM yang akan melakukan peleburan harus mengajukan permohonan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran VII atau Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan rancangan penggabungan atau peleburan yang paling kurang memuat: a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM yang melakukan penggabungan atau peleburan; b. rancangan perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan jika ada atau rancangan anggaran dasar LKM hasil peleburan; c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan tidak mengurangi hak Penyimpan dan nasabah peminjam; dan www.djpp.kemenkumham.go.id 13 d. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan dari LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan selama 2 (dua) tahun.

(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(4) Dalam rangka memberikan persetujuanatas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.

(5) Dalamhal permohonan persetujuan penggabungan atau peleburan yang disampaikan tidak lengkap, OJK menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat syarat-syarat yang belum terpenuhi kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

(6) Dalam hal OJK menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menyampaikan persetujuan dimaksud secara tertulis kepada LKM untuk dapat melakukan penggabungan atau peleburan.

(1) LKM yang menerima penggabungan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan wajib dilampiri dokumen: a. fotokopi perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan yang telah disahkan, disetujui, atau dicatat oleh instansi yang berwenang; b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota LKM yang menerima penggabungan; c. laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan LKM yang menerima penggabungan; dan d. alamat lengkap LKM yang menerima penggabungan. www.djpp.kemenkumham.go.id 14

(2) LKM hasil peleburan wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan wajib dilampiri dokumen: a. fotokopi anggaran dasar LKM hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil peleburan, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota LKM hasil peleburan; c. laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan LKM hasil peleburan; dan d. alamat lengkap LKM hasil peleburan.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha LKM yang menggabungkan diri.

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK mencabut izin usaha LKM yang melakukan Peleburan dan menerbitkan izin usaha LKM hasil Peleburan.

(1) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang menggabungkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil penggabungan.

(2) Salah satu kantor pusat dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor pusat LKM hasil peleburan.

(3) Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil peleburan.

(1) LKMyang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat melakukan penggabungan ataupeleburan dengan satu atau lebih LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, mutatis mutandis berlaku bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id 15

(1) Penutupan kantor cabang LKM wajib dilaporkan ke OJK.

(2) Laporan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Dalam hal LKM tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat

(3) , Pasal 11, Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 21 ayat(1) Peraturan OJK ini, OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada LKM untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari OJK.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan LKM tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 15 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan OJK ini, maka LKM yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan OJK ini.