POJK Nomor 12-pojk-03-2016 Tahun 2016 — Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

(1) BPR wajib melakukan Kegiatan Usaha sesuai dengan kelompok BPRKU.

(2) Kegiatan Usaha BPR sesuai dengan kelompok BPRKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. BPRKU 1: 1) penghimpunan dana dalam bentuk: a) simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan b) pinjaman yang diterima; 2) penyaluran dana; 3) penempatan dana dalam bentuk: a) giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah; b) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan c) Sertifikat Bank Indonesia; 4) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai); b) layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR; c) kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri; d) kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain; e) pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum; f) kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR; g) menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan h) kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). b. BPRKU 2: 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1; 2) Kegiatan Usaha penukaran valuta asing; dan 3) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan b) kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik. c. BPRKU 3: 1) Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan 2) kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk: a) penyediaan layanan Electronic Banking; dan b) kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

(1) BPR wajib menyampaikan laporan rencana pembukaan kantor kas untuk memperoleh penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Mekanisme pelaporan rencana pembukaan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.

(1) Dalam hal Modal Inti BPR mengalami penurunan selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak memenuhi persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula, BPR dikelompokkan dalam BPRKU yang lebih rendah.

(2) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Pembukaan Jaringan Kantor sesuai BPRKU semula, wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemenuhan persyaratan jumlah Modal Inti pada BPRKU semula, paling lambat pada bulan ke-8 sejak terjadinya penurunan Modal Inti.

(3) BPR wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) BPR wajib melaksanakan penyelesaian rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPR wajib menyesuaikan seluruh Kegiatan Usaha dan/atau wilayah Jaringan Kantor dengan kegiatan BPRKU sesuai tingkat yang lebih rendah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(6) Selama jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPR wajib segera menghentikan penawaran, penjualan dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Kegiatan Usaha yang diperkenankan untuk dilakukan oleh BPRKU sebelum mengalami penurunan Modal Inti.

(1) Bagi BPR yang sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini telah melakukan Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan kelompok BPRKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib meningkatkan Modal Inti agar sesuai dengan Modal Inti kelompok BPRKU yang seharusnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Selama jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dilarang melakukan penawaran, penjualan dan/atau transaksi baru serta perpanjangan atas Kegiatan Usaha yang tidak sesuai dengan kelompok BPRKU yang bersangkutan.