Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PMK Nomor 5 Tahun 2018 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
PMK Nomor 5 Tahun 2018 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum disahkan pada tahun 2018.
Ya. PMK Nomor 5 Tahun 2018 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah diubah oleh: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
PMK Nomor 5 Tahun 2018 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum saat ini berstatus Diubah.
PMK Nomor 5 Tahun 2018 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
KETENTUAN UMUM
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU
KETENTUAN LAIN-LAIN
KETENTUAN PENUTUP
Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 TAHUN 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.
2018
PMK 5/2018
Peraturan ini
Status: Berlaku (dengan perubahan)