PMK Nomor 4 Tahun 2018 — Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU.

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.

(2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait, dan pendamping.

(1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.

(3) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.

(2) Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disertai dengan salinan Permohonan serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.

(2) Dalam hal Permohonan diajukan secara online, Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.

(3) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.

(1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Panitera mencatat Permohonan dalam BRPK.

(2) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum.

(3) Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(4) Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

(1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.

(1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Pihak Terkait paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dan pemberitahuan hari sidang pertama.

(1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu dan pemberitahuan hari sidang pertama.

(1) Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir.

(2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

(3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas Permohonan.

(4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam BRPK, Mahkamah menerbitkan Ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

(1) Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Termohon.

(3) Dalam hal pengajuan Jawaban Termohon dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum.

(4) Jawaban Termohon diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat: a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap: 1. kewenangan Mahkamah; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan; 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar;

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan salinan Jawaban Termohon dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen tertulis.

(1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.

(2) Panitera mengunggah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(3) Dalam hal Jawaban Termohon diajukan secara online, Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.

(4) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.

(1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Keterangan Pihak Terkait paling lama 1 (satu) hari setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Dalam hal penyampaian Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait.

(2) Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum.

(3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat: a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait serta daftar alat bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan salinan Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan keterangan Pihak Terkait dalam dokumen tertulis.

(1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.

(2) Panitera mengunggah Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(3) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait diajukan secara online, Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.

(1) Keterangan Bawaslu diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum.

(3) Dalam hal pengajuan Keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

(1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memuat: a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas mengenai: 1. Pelaksanaan pengawasan; 2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan; 3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon; 4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok Permohonan.

(1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disertai dengan salinan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan salinan Keterangan Bawaslu dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen tertulis.

(1) Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.

(2) Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(1) Dalam hal Keterangan Bawaslu diajukan secara online, Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.

(2) Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(3) Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu atau kuasa hukum.

(4) Dalam hal terdapat perbedaan materi Keterangan Bawaslu antara dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam

(1) Pemeriksaan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui: a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Pemeriksaan Persidangan.

(2) Pemeriksaan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

(1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

(2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta pengesahan alat bukti Pemohon.

(1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a.

(2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.

(1) Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. memeriksa Permohonan Pemohon; b. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu; c. mengesahkan alat bukti. d. memeriksa alat bukti tertulis; e. mendengarkan keterangan saksi; f. mendengarkan keterangan ahli; g. memeriksa alat bukti lain; h. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

(1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.

(2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

(1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, berupa: a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara; b. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya; c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya; d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya: 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN); 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN); 3) KPU/KIP kabupaten/kota; 4) KPU/KIP provinsi; dan/atau 5) KPU; e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau f. Dokumen tertulis lainnya.

(1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c adalah: a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan c. saksi lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

(3) Mahkamah dapat memanggil saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan saksi lain untuk didengar keterangannya.

(1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.

(3) Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference.

(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memeroleh persetujuan dari Mahkamah.

(1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.

(2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.

(1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.

(2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.

(3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

(1) Mahkamah mengeluarkan Ketetapan dalam hal: a. Pemohon menarik kembali Permohonan; atau b. Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

(2) Amar Ketetapan Mahkamah menyatakan: a. Amar Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi, "Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali". b. Amar Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi, "Menyatakan Permohonan Pemohon gugur".

(1) Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

(2) Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan.

(3) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.

(4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

(2) Mahkamah dapat menyampaikan dokumen terkait perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah kepada para pihak dan para pemberi keterangan yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik.