PMK Nomor 3 Tahun 2018 — Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

(2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU.

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.

(2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait, dan pendamping.

(1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.

(3) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

(2) Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

(1) Permohonan ditandatangani oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu dan kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disertai dengan salinan Permohonan serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.

(2) Dalam hal Permohonan diajukan secara online, Permohonan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.

(3) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.

(1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Panitera mencatat Permohonan dalam BP3.

(2) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam BP3, Panitera menerbitkan dan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

(3) Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(1) Dalam hal Permohonan belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL.

(2) Panitera menyampaikan APBL kepada Pemohon atau kuasa hukum.

(3) Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

(4) Dalam hal Pemohon telah menyerahkan perbaikan Permohonan, Panitera mengunggah perbaikan Permohonan di dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(5) Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan perbaikan Permohonannya, Panitera mencatat Permohonan awal dalam BRPK dan selanjutnya mengunggah dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(1) Permohonan yang telah dicatat dalam BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat dalam BRPK.

(2) Permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(3) Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum.

(1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum paling lama 1 (satu) hari setelah Permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.

(1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu selain Pemohon paling lama 1 (satu) hari setelah Permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberitahuan hari sidang pertama.

(3) Dalam hal perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait.

(1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari setelah Permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu dan pemberitahuan hari sidang pertama.

(1) Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir.

(2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

(3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas Permohonan.

(4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.

(1) Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Termohon.

(3) Dalam hal pengajuan Jawaban Termohon dikuasakan kepada kuasa hukum, Jawaban Termohon ditandatangani oleh kuasa hukum.

(4) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat: a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap: 1. kewenangan Mahkamah; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan; 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan 5. petitum mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar.

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan salinan Jawaban Termohon dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen tertulis.

(1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.

(2) Panitera mengunggah Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(3) Dalam hal Jawaban Termohon diajukan secara online, Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.

(4) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.

(1) Perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perseorangan calon anggota DPD Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pihak Terkait.

(2) Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh kuasa hukum.

(3) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memuat: a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan perseorangan calon anggota DPD; c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta pokok Permohonan; d. petitum memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar.

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan salinan Keterangan Pihak Terkait dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen tertulis.

(1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.

(2) Panitera mengunggah Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(3) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait diajukan secara online, Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.

(1) Keterangan Bawaslu diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum.

(3) Dalam hal pengajuan Keterangan Bawaslu dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Bawaslu disertai dengan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum dengan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

(1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memuat: a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum. b. uraian yang jelas mengenai: 1. Pelaksanaan pengawasan; 2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan; 3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon; 4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok Permohonan.

(1) Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disertai dengan salinan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan salinan Keterangan Bawaslu dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen tertulis.

(1) Dalam hal Keterangan Bawaslu telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKB kepada Bawaslu atau kuasa hukum.

(2) Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(1) Dalam hal Keterangan Bawaslu diajukan secara online, Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.

(2) Kepaniteraan mengunggah Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laman Mahkamah Konstitusi.

(3) Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu atau kuasa hukum.

(4) Dalam hal terdapat perbedaan materi Keterangan Bawaslu antara dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dalam

(1) Salinan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan dokumen keterangan lainnya dapat disampaikan secara elektronik.

(2) Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui laman Mahkamah Konstitusi.

(1) Pemeriksaan perkara PHPU anggota DPD dilaksanakan melalui: a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Pemeriksaan Persidangan.

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

(1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.

(1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.

(2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.

(1) Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. memeriksa Permohonan Pemohon; b. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu; c. mengesahkan alat bukti; d. memeriksa alat bukti tertulis; e. mendengarkan keterangan saksi; f. mendengarkan keterangan ahli; g. memeriksa alat bukti lain; h. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

(1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, saksi/ahli, serta pemberi keterangan lainnya hadir dalam Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.

(2) Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

(1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, berupa: a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara; b. Keputusan Termohon tentang penetapan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu beserta lampirannya; c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu beserta lampirannya; d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya: 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN); 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN); 3) KPU/KIP kabupaten/kota; 4) KPU/KIP provinsi; dan/atau 5) KPU; e. Salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap; dan/atau f. Dokumen tertulis lainnya.

(1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah: a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; b. keterangan saksi yang berasal dari pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan c. saksi lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

(3) Mahkamah dapat memanggil saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan saksi lain untuk didengar keterangannya.

(1) Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.

(3) Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan video conference.

(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memeroleh persetujuan dari Mahkamah.

(1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.

(2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.

(1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.

(2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.

(3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

(1) Mahkamah mengeluarkan Ketetapan dalam hal: a. Pemohon menarik kembali Permohonan; atau b. Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

(2) Amar Ketetapan Mahkamah menyatakan: a. Amar Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbunyi, "Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali". b. Amar Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi, "Menyatakan Permohonan Pemohon gugur".

(1) Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

(2) Salinan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan.

(3) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronis.

(4) Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi.