PMK Nomor 1 Tahun 2016 — Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Diubah

Penetapan: 29 Agustus 2016

PMK Nomor 1 Tahun 2016 — Pedoman Beracara dalam… | Pasal.id

BAB III

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Pasal 5

Diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017

(1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap.

Pasal 6

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

(2) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis bagi permohonan online.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Pasal 9

(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal permohonan Pemohon diajukan secara online, permohonan dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.

(3) Permohonan dan alat/dokumen bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon dan/atau kuasa hukum.

Pasal 10

(1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah, Kepaniteraan mencatat permohonan Pemohon dalam BP2K.

(2) Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan AP3.

(3) Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 11

Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepaniteraan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 12

(1) Dalam hal permohonan Pemohon lengkap, Panitera menerbitkan APL.

(2) Kepaniteraan menyampaikan APL kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 13

(1) Dalam hal permohonan Pemohon belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL.

(2) Kepaniteraan menyampaikan APBL kepada Pemohon atau kuasa hukum.

(3) Pemohon atau kuasa hukum melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL.

Pasal 14

(1) Dalam hal APL diterbitkan setelah Pemohon atau kuasa hukum melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Kepaniteraan mencatat permohonan Pemohon dalam BRPK.

(2) Pencatatan permohonan dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serentak.

(3) Dalam hal permohonan Pemohon telah dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan ARPK.

(4) Kepaniteraan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 15

(1) Panitera menyampaikan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.

(2) Panitera menyampaikan salinan permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dan pemberitahuan hari sidang pertama.

(3) Panitera menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

Pasal 16

(1) Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK, selanjutnya dilakukan telaah perkara oleh Mahkamah yang dilaksanakan secara tertutup.

(2) Hasii telaah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah untuk tindak lanjut perkara, berupa pemeriksaan persidangan atau putusan.

Pasal 17

Diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017

(1) Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Termohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling kurang memuat: a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (email); b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon telah benar; c. petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.

Pasal 19

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

(1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APJT;

(2) Kepaniteraan menyampaikan APJT kepada Termohon atau kuasa hukum.

Pasal 21

(1) Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.

(2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling kurang memuat: a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (email); b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

Pasal 24

(1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APKPT;

(2) Kepaniteraan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.

BAB IV

PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 25

Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 26

Diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017

(1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.

(2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat/dokumen bukti.

Pasal 27

(1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.

(2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

Pasal 28

Diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017

Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 29

Diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017

(1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno;

(2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 30

Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), meliputi: a. memeriksa Permohonan Pemohon; b. pemeriksaan alat/dokumen bukti; c. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait; d. mendengarkan keterangan saksi; e. mendengarkan keterangan ahli; f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat/dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; g. pemeriksaan alat/dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat/dokumen bukti itu.

Pasal 31

Para Pihak, saksi, dan/atau ahli hadir dalam sidang Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 32

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa: a. surat atau tulisan; b. keterangan para pihak; c. keterangan saksi; d. keterangan ahli; e. alat/dokumen bukti lain; dan/atau f. petunjuk.

Pasal 33

(1) Alat/dokumen bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

Pasal 34

Diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017

Alat/dokumen bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b disampaikan dalam persidangan.

Pasal 35

Diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017

(1) Alat/dokumen bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c adalah: a. keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau Pemilihan yang bersertifikat.

(2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya.

Pasal 36

Diubah oleh PMK Nomor 1 Tahun 2017

(1) Alat/dokumen bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh Para Pihak dalam persidangan.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.

(3) Mahkamah dapat memanggil ahli, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya.

Pasal 37

Alat/dokumen bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 38

Alat/dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alat/dokumen bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara perselisihan hasil Pemilihan.

Pasal 39

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh rohaniwan dan dipandu oleh Hakim.

Pasal 40

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan/atau pihakpihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 41

(1) Untuk kepentingan peineriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melaiui persidangan jarak jauh untuk mendengar keterangan para pihak, saksi, dan/atau ahli dengan menggunakan teknologi video conference.

(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

Pasal 42

(1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.

(2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Mahkamah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

(3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oieh Termohon; dan d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

(3) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

(4) Contoh penghitungan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir.

PMK Nomor 1 Tahun 2016 — Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

PMK Nomor 1 Tahun 2016 — Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

BAB I

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB V

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB VI

Pasal 48

BAB VII

Pasal 49

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya