Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
PMK Nomor 6 Tahun 2020 — Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
PMK Nomor 6 Tahun 2020 — Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan pada tahun 2020.
PMK Nomor 6 Tahun 2020 — Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota saat ini berstatus Berlaku.
PMK Nomor 6 Tahun 2020 — Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
KETENTUAN UMUM
OBJEK PERSELISIHAN, PARA PIHAK, DAN PEMBERI KETERANGAN
TAHAPAN PENANGANAN PERKARA
PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU
PERSIDANGAN
PUTUSAN MAHKAMAH
KETENTUAN LAIN-LAIN
KETENTUAN PENUTUP
LAMPIRAN V
Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.