PMK Nomor 4 Tahun 2020 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Berlaku

PMK Nomor 4 Tahun 2020 — Tahapan, Kegiatan, dan… | Pasal.id

PMK Nomor 4 Tahun 2020 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Berlaku

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Angka 2

Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.

Angka 3

Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.

Angka 4

Rapat Permusyawaratan Hakim, yang selanjutnya disebut RPH, adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.

Angka 5

Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah, adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.

Angka 6

Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.

Angka 7

Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disebut Permohonan, adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Angka 8

Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.

Angka 9

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon.

Angka 10

Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat antara lain catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.

Angka 11

Akta Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat ARPK, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.

Angka 12

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Angka 13

Komisi Pemilihan Uumum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Angka 14

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.

Angka 15

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.

Angka 16

Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angka 17

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.

Angka 18

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Angka 19

Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memeroleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.

Angka 20

Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Angka 21

Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta pemantau yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Angka 22

Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memeroleh akreditasi dari Bawaslu.

Angka 23

Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Angka 24

Laman Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut laman Mahkamah adalah laman yang beralamat www.mkri.id.

Pasal 2

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan: a. Pengajuan Permohonan Pemohon; b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon; c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon; d. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon; e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK; f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu; g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait; h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak; i. Pemeriksaan Pendahuluan; j. Pemeriksaan Persidangan dan RPH; k. Pengucapan Putusan/Ketetapan; 1. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH; m. Pengucapan Putusan: dan n. Penyerahan Salinan Putusan atau Penyampaian Salinan Putusan.

Pasal 4

(1) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

(2) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 5

(1) Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 TAHUN 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Angka 2

Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Komisi Pemilihan Uumum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Angka 14

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.

Angka 15

Angka 16

Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angka 17

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.

Angka 18

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Angka 19

Angka 20

Angka 21

Angka 22

Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memeroleh akreditasi dari Bawaslu.

Angka 23

Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Angka 24

Laman Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut laman Mahkamah adalah laman yang beralamat www.mkri.id.

Pasal 2

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Pasal 4

(1) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

(2) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 5

(1) Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

Pasal 6

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PMK Nomor 4 Tahun 2020 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

PMK Nomor 4 Tahun 2020 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Angka 16

Angka 17

Angka 18

Angka 19

Angka 20

Angka 21

Angka 22

Angka 23

Angka 24

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka 12

Angka 13

Angka 14

Angka 15

Angka 16

Angka 17

Angka 18

Angka 19

Angka 20

Angka 21

Angka 22

Angka 23

Angka 24

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya