PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berlaku

PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peratur… | Pasal.id

PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berlaku

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 TAHUN 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan dengan menggunakan permohonan online, faksimili, atau surat elektronik (e-mail).

(2) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau kuasanya menyerahkan permohonan asli beserta kelengkapannya dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Angka 2

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Angka 3

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Panitera memberitahukan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id dan/atau melalui media massa cetak nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Angka 4

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Panitera mengirimkan salinan permohonan yang telah dicatat dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) kepada Termohon dan diterima dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.

(2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pertama Mahkamah.

Angka 5

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Mahkamah melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

(2) Panitera menyampaikan pemberitahuan mengenai hari sidang pertama Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK melalui surat, faksimili, surat elektronik (e-mail), telepon, dan/atau laman www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kapan PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disahkan?

Apa status hukum PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini?

Siapa yang menetapkan PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PMK Nomor 3 Tahun 2014 — Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Angka 2

Pasal 24

Angka 3

Pasal 30

Angka 4

Pasal 31

Angka 5

Pasal 38

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 12

Angka 2

Pasal 24

Angka 3

Pasal 30

Angka 4

Pasal 31

Angka 5

Pasal 38

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya