PMK Nomor 2 Tahun 2015 — Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan: a. Pengajuan Permohonan Pemohon; b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon; d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK; e. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait; f. Pemberitahuan Sidang kepada para Pihak; g. Pemeriksaan Perkara; dan h. Pengucapan Putusan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 Ketua, Arief Hidayat Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 TAHUN 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA NOTAHAPKEGIATANJADWALAWALAKHIR1.Pengajuan Permohonan Pemohona. Pendaftaran Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. [Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan]18 Desember 201521 Desember 201519 Desember 201522 Desember 2015b. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.18 Desember 201521 Desember 201519 Desember 201522 Desember 201518 Desember 201521 Desember 201519 Desember 201522 Desember 20152.Pemeriksaan Kelengkapan Permohonana. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.21 Desember 20153 Januari 201622 Desember 20153 Januari 2016 b. Penyampaian APL kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.31 Desember 2015-c. Penyampaian APBL kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.31 Desember 2015 31 Desember 2015-3.Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohona. Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. [Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL]31 Desember 2015 31 Desember 20153 Januari 2016 3 Januari 2016b. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.3 Januari 2016 3 Januari 2016-4.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPKa. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.4 Januari 2016 4 Januari 2016-b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.4 Januari 2016 4 Januari 2016- 5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkaita. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon: 1. KPU/KIP kabupaten/kota; 2. KPU/KIP provinsi;4 Januari 2016 4 Januari 20166 Januari 2016 6 Januari 2016b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.4 Januari 2016 4 Januari 20166 Januari 2016 6 Januari 2016c. Pemuatan permohonan di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id4 Januari 20166 Januari 20166. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para Pihaka. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;4 Januari 2016 4 Januari 20166 Januari 2016 6 Januari 2016b. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Termohon: 1. KPU/KIP kabupaten/kota; 2. KPU/KIP provinsi;4 Januari 2016 4 Januari 20166 Januari 2016 6 Januari 2016c. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Pihak Terkait: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota4 Januari 20166 Januari 2016 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.4 Januari 20166 Januari 20167.Pemeriksaan Perkaraa. Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.7 Januari 201612 Januari 2016b. Pengajuan Jawaban Termohon. [Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan]8 Januari 201613 Januari 2016c. Pengajuan Keterangan Pihak Terkait. [Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan]8 Januari 201613 Januari 2016d. Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Panel.13 Januari 20168 Februari 2016e. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH9 Februari 201614 Februari 2016f. Penyusunan Draft Putusan10 Februari 201614 Februari 20168.Pengucapan Putusana. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.15 Februari 201617 Februari 2016