PMK Nomor 1 Tahun 2023 — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Sekretariat memberi dukungan kepada Majelis Kehormatan, dengan tugas antara lain: a. menerima Laporan, menginput ke e-BLTP, dan e-BRLTP; b. menyampaikan Laporan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Sekretaris Jenderal; c. mengadministrasikan dokumen pelaporan, pemeriksaan, dan non-pemeriksaan, serta dokumen lainnya secara tertib dan rapi; d. mencatat dan membuat notulensi rapat Majelis Kehormatan untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan; e. mencatat dan membuat Berita Acara Persidangan; f. memfasilitasi kelancaran persidangan, rapat-rapat, dan kegiatan Majelis Kehormatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; g. menindaklanjuti hasil pembahasan RPH terkait Laporan atau Temuan yang tidak dilanjutkan pemeriksaannya; h. wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diketahui atau dimilikinya yang belum diumumkan secara resmi oleh Majelis Kehormatan; i. mengunggah (upload) Keputusan Majelis Kehormatan dan informasi lainnya ke Laman Mahkamah setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal atas penugasan Ketua Mahkamah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis Kehormatan melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Pelanggaran meliputi: a. melakukan perbuatan tercela; b. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. melanggar sumpah atau janji jabatan; d. dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; f. melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi: 1. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri; 2. menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; 3. mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan; dan/atau g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi: 1. menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya; 2. memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan 3. menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Objek pemeriksaan Majelis Kehormatan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dapat berupa laporan atau temuan.

Para pihak dalam Laporan adalah: a. Pelapor; dan b. Hakim Terlapor.

Jenis Persidangan Majelis Kehormatan terdiri atas: a. Sidang Majelis Kehormatan; dan b. Rapat Majelis Kehormatan.

Rapat Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan dalam rangka: a. pembahasan persiapan persidangan. b. pembahasan dan pengambilan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan; c. pembahasan serta pengambilan putusan hasil pemeriksaan lanjutan; dan d. pembahasan rancangan putusan dan rencana pengucapan putusan Majelis Kehormatan.

Pelapor, Hakim Terlapor, dan/atau Hakim Terduga dapat mengajukan alat bukti.

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diperoleh Majelis Kehormatan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Dalam hal menjatuhkan sanksi, Majelis Kehormatan mengedepankan prinsip menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi.

Sanksi pelanggaran dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pemberhentian tidak dengan hormat.

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, disampaikan secara langsung dengan cara mengundang Hakim Terlapor dan Pelapor, atau Hakim Terduga.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, disampaikan kepada Hakim Terlapor dengan tembusan kepada Hakim lainnya dan disampaikan kepada Pelapor atau Kuasanya atau Hakim Terduga.

Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Kehormatan menyatakan: a. Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tidak terbuktimelakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi; b. Memulihkan nama baik Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.

Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran ringan, Majelis Kehormatan menyatakan: a. Hakim Terlapor Terbukti melakukan Pelanggaran ringan; b. Hakim Terlapor dijatuhi sanksi teguran lisan atau teguran tertulis.

Dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan menyatakan: a. Hakim Terlapor Terbukti melakukan pelanggaran berat; b. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diputuskan dalam RPH.

Sekretariat yang telah terbentuk sebelum Peraturan ini ditetapkan merupakan sekretariat Majelis Kehormatan yang bersifat Ad Hoc.