PMK Nomor 1 Tahun 2015 — Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

(2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota.

(3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

(1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12. 000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon; d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon; d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat: a. identitas lengkap Pemohon yaitu nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (e-mail); b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan; 4. pokok Permohonan Pemohon yang berisi: a) penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam

(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BP2K.

(2) Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan AP3.

(3) Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

(1) Dalam hal Permohonan Pemohon telah lengkap, Panitera menerbitkan APL.

(2) Kepaniteraan menyampaikan APL kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

(1) Dalam hal Permohonan Pemohon belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL.

(2) Kepaniteraan menyampaikan APBL kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

(3) Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL.

(1) Dalam hal APL telah diterbitkan setelah Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BRPK.

(2) Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan ARPK.

(3) Kepaniteraan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

(1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan perihal hari sidang pertama.

(2) Panitera menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan pemberitahuan perihal hari sidang pertama.

(3) Permohonan Pemohon dapat diakses melalui laman www.mahkamahkonsitusi.go.id.

(1) Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.

(2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Termohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling kurang memuat: a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (e-mail); b. uraian yang jelas bahwa Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon telah benar; c. permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sudah benar.

(2) Jawaban Termohon dilengkapi alat bukti.

(1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16, dituangkan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

(1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera mencatat dalam BP2K.

(2) Dalam hal Jawaban Termohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan APJT.

(3) Kepaniteraan menyampaikan APJT kepada Termohon atau kuasa hukumnya.

(1) Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.

(2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling kurang memuat: a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (e-mail); b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait adalah peserta Pemilihan yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; c. permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sudah benar.

(1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

(1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera mencatat dalam BP2K.

(2) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan APKPT.

(3) Kepaniteraan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukumnya.

(1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan untuk mendengarkan penjelasan Pemohon mengenai pokok Permohonan.

(2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan untuk memeriksa Permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan.

(1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.

(2) Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK dalam tenggang waktu paling lama 6 (enam) hari.

(1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel.

(2) Sidang Panel untuk Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan selesai dilaksanakan.

(1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

(1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c adalah: a. keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilihan yang bersertifikat.

(2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya.

(1) Alat bukti berupa keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d disampaikan oleh Ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para Pihak dalam persidangan.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.

(3) Mahkamah dapat memanggil Ahli, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya.

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi video conference.

(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para Pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

(1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela.

(2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

(1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH setelah Pemeriksaan Persidangan dipandang cukup.

(2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua RPH menentukan.

(5) Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion) dimuat dalam putusan.

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 TAHUN 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.