PMK Nomor 1 Tahun 2012 — Produk Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Dalam membuat atau membentuk produk hukum Mahkamah dilakukan berdasarkan asas-asas pembuatan, pembentukan, dan penetapan produk hukum yang baik, meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Putusan Mahkamah merupakan pernyataan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Ketetapan Mahkamah merupakan penetapan tertulis Mahkamah yang berisi tindakan hukum, baik yang bersifat konkret-tertentu maupun bersifat konkret-individual, dan final untuk menindaklanjuti hal-hal yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah dalam bidang yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, baik dalam bidang yudisial maupun non-yudisial.

Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final dalam bidang non-yudisial.

Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat dikenai tindakan kepolisian, baik sebagai saksi atau tersangka, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.