PERWALI Nomor 85 Tahun 2014 — Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Perwako Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Berlaku

PERWALI Nomor 85 Tahun 2014 — Pedoman Penyeleng… | Pasal.id

BAB IV

DIKLAT TEKNIS

Pasal 5

Diklat Teknis bertujuan untuk: a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan berlandaskan kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi teknis jabatannya; b. menetapkan sikap, perilaku dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Sasaran Diklat Teknis adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan Persyaratan jabatan masing-masing.

Pasal 7

Pembinaan Diklat Teknis dilaksanakan oleh Instansi Teknis dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina:

Pasal 8

(1) Setiap instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan Diklat Teknis berdasarkan rencana pengembangan Pegawai sesuai dengan sasaran bidang tugas masing-masing.

(2) Rencana kebutuhan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Instansi Teknis dan Instansi Pembina.

(3) Instansi Pembina Diklat Pegawai Negeri Sipil melakukan evaluasi atas program dan penyelenggaraan Diklat Teknis, serta memberikan bantuan perkonsultasian dalam hal pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Diklat Teknis pada Instansi yang bersangkutan.

Pasal 9

Jenis Diklat Teknis terdiri dari: a. Diklat Teknis Substantif; b. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.

Pasal 10

Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pasal 11

Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum dalam rangka pencapaian kompetensi PNS terkait dengan tugas tugas yang bersifat umum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Pasal 12

(1) Diklat Teknis Substantif maupun Diklat Teknis Umum/Administrasi dan manajemen dapat disusun secara berjenjang dan tidak berjenjang dengan memperhatikan jenis-jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PNS bersangkutan, baik yang berkaitan dengan jabatan struktural, jabatan fungsional;, tugas teknis lainnya.

(2) Jenis Diklat Teknis Substantif ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah konsultasi dengan instansi pembina.

(3) Jenis Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah berkoordinasi dengan Instansi Teknis Terkait.

Pasal 13

Diklat Teknis berjenjang merupakan satu jenis diklat yang diberikan kepada PNS secara berjenjang pada masing-masing instansi sesuai jenjang jabatan dalam rangka peningkatan kompetensi teknis/bidang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi maupun unit organisasi.

Pasal 14

(1) Diklat Teknis berjenjang disusun mengacu pada jenjang kompetensi jabatan dan hasil analisa kebutuhan diklat setiap jenjang jabatan pada masing-masing unit organisasi.

(2) Penyusunan Diklat teknis berjenjang dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan diklat baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor untuk masing-masing tingkatan kompetensi yang akan dicapai melalui pembelajaran.

(3) Jenjang Diklat Teknis terdiri dari: a. Diklat Teknis Tingkat Dasar; b. Diklat Teknis Tingkat Lanjutan; c. Diklat Teknis Tingkat Tinggi.

Pasal 15

Penetapan jenjang Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh pimpinan instansi masing-masing setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina.

Pasal 16

(1) Bukti kelulusan Diklat Teknis Umum /Administrasi dan Manajemen maupun Diklat Teknis Substansi masing-masing selanjutnya ditetapkan sebagai persyaratan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjang Diklatnya masing-masing.

(2) Bukti keluluisan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang Diklat Kepemimpinan paling sedikit persyaratan dua jenis Diklat Teknis.

PERWALI Nomor 85 Tahun 2014 — Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

PERWALI Nomor 85 Tahun 2014 — Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

BAB XI

Pasal 26

BAB XII

Pasal 27

BAB XIII

Pasal 28

BAB XIV

Pasal 29

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya