PERWALI Nomor 69 Tahun 2014 — Masjid Paripurna dan Badan Pengelola Masjid Paripurna Di Kota Pekanbaru

(1) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Pemerintah Kota Pekanbaru, Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dan Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru. Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna Tingkat Kecamatan NOJABATANNAMA1231.Dewan PembinaKetuaCamatAnggota-Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanAnggota-Kepala Majelis Ulama Indonesia Kecamatan2.Badan PengawasInspektur Inspektorat Kota Pekanbaru3.Ketua5.Wakil Ketua I membidang idarah6.Wakil Ketua II membidang Imarah7.Wakil Ketua III membidang Ri'ayah8.Sekretaris9.Bendahara10.Mufti / Imam Besar11.Kepala Bidang Idarah Masjid12.Kepala Tata Usahaa. Seksi Adm Umum & Kepegawaianb. Seksi Adm Keuanganc. Seksi Adm Sumber Daya Manusiad. Seksi Adm Jamaah Masjid13.Kepala Bidang Imarah Masjida. Seksi Peribadatanb.Seksi Pendidikan dan Dakwahc. Majelis Taklimd. Seksi Sosiale. Seksi Penerangan, Dokumentasi dan Publikasif. Seksi Hubungan antara lembaga 14. Kepala Bidang Ri'ayaha. Seksi Perlengkapanb. Seksi Pemeliharaan & Kebersihanc. Seksi Keamanan dan Ketertiban Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 25 juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU, M. SYUKRI HARTO BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 69.

(2) Badan Pengelola ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru berdasarkan musyawarah bersama dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Majelis Ulama Indonesia dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

(3) Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurna tingkat kota Pekanbaru terdiri dari: 1. Ketua umum. 2. - Wakil Ketua bidang Idarah. - Wakil ketua bidang imarah. - Wakil ketua bidang ri'ayah. 3. Sekretaris. 4. Mufti/Imam Besar. 5. Kepala Tata Usaha.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Paripurana Kota Pekanbaru tertuang dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

(1) Sumber Pembiayaan Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru melalui instansi terkait.

(2) Sumber biaya lainnya merupakan infaq, sadaqah, wakaf dari umat islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh Badan Pengelola.

(3) Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada personil pengurus dan karyawan kontrak yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

(1) Setiap Kepala Bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap Kepala Bidang wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh setiap Kepala Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

(5) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua umum / Wakil-wakil Ketua Badan Pengelola wajib mengadakan rapat berkala.

(1) Masa Bakti Badan Pengelola, Mufti dan Imam Besar adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau setiap tahunnya untuk di evaluasi kembali.

(2) Pembubaran Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru hanya dapat dilakukan oleh Walikota Pekanbaru.

(3) Badan Pengelola Masjid Paripurna Kota Pekanbaru dinyatakan bubar, maka kepegawaian masjid paripurna beralih kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.