PERWALI Nomor 53 Tahun 2014 — Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, yaitu: a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama; b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan; c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; d. pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, koordinator pemeriksa, dan seorang atau lebih anggota; e. Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Walikota sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, advokat atau bidang lain yang terkait; f. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi yang terkait; g. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; h. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; i. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD.

Kegiatan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, yaitu: a. laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas, dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan; b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah antara lain mengenai: 1. Penugasan Pemeriksaan; 2. Identitas Wajib Pajak; 3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4. pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; 5. data/informasi yang tersedia; 6. buku dan dokumen yang dipinjam; 7. materi yang diperiksa; 8. uraian hasil pemeriksaan; 9. ikhtisar hasil pemeriksaan; 10. penghitungan pajak daerah yang terutang; dan 11. kesimpulan dan usul Pemeriksa pajak.

Dalam rangka pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak; b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; e. merahasiakan proses dan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak; dan f. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung pajak yang terutang secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.